Tidak Sekadar Indonesia Timur, Pigai Energi Baru KPK Untuk Momok Bagi Koruptor

BERBAGAI dukungan yang mengalir untuk Natalius Pigai menjadi Pimpinan KPK 2019-2023 perlu menjadi perhatian Panitia Seleksi (Pansel).

Natalius Pigai adalah generasi muda, aktivis 98’ yang sejak 1999 sudah menjadi Staf Khusus Menteri Transmigrasi dimana saat itu saya menjadi Anggota DPR RI dari PAN.

Jika membaca biodatanya yang muncul di online, dia anak muda aktivis 98’ yang telah bekerja di pemerintah hingga menjadi Pimpinan Komnas HAM RI, berpengalaman di pemerintah selama 18 tahun.

Menjadi Pimpinan KPK adalah sebuah energi baru, dia telah tunjukkan selama menjadi Komisioner Komnas HAM yang selama ini hanya dipandang sebelah mata menjadi bergengsi. Pigai menangani ribuan kasus pertahun dan Tokoh Utama yang membantu menjaga keseimbangan di balik keretakan hubungan antara negara dan Habib Rizieq, ulama, umat Islam, dan aktivis.

Saya juga pernah ditahan di Polda Metro Jaya karena dituduh makar, dia salah seorang yang membantu menetralisir.

Negara Selayaknya Apresiasi!

Siapa yang meragukan objektivitas, komitmen, konsistensi, dan integritas Pigai. Dia telah membuktikan, dilihat dan disaksikan publik. Untuk itu kapasitas Pigai perlu bagi KPK agar memberi harapan pada publik.

Pigai tidak penting mewakili daerah manapun, tetapi mengapa rakyat di luar Jawa dan Indonesia Timur masih barbicara representasi daerah?

Harus dipahami bahwa ini soal nilai dari sebuah Politik Kebangsaan. Bangsa ini bisa meledak seperti konflik horizontal tahun 2000. Banyak orang Jawa yang diusir. Apalagi Pilpres seakan Jawa terus, banyak orang luar Jawa perasaannya marah dan mau pisah sudah mulai muncul. Itu yang saya temukan di lapangan.

Apalagi Pejabat Papua suka pukul pegawai KPK, jadi ke depan sangat potensial KPK tidak bisa masuk ke daerah-daerah tertentu, termasuk di Papua, Aceh, Maluku sehingga KPK didowngraded. Itu yang mesti diantisipasi. Dan saya pikir Natalius Pigai bisa jadi mesin penggerak, komunikator, dan inspirator serta dinamisator dalam hubungan KPK dengan masyarakat luar Jawa.

M Hatta Taliwang
Anggota DPR RI 1999-2004; Dir Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta