Berita

Ilustrasi/NET

Politik

Ketimbang Dihapus, Evaluasi Pendidikan Agama Lebih Tepat

SELASA, 09 JULI 2019 | 21:27 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Wacana untuk menghapuskan pendidikan agama dari pembelajaran di sekolah tidaklah tepat. Munculnya wacana ini dikaitkan dengan kasus-kasus intoleran yang mengatasnamakan toleransi.

Pendidikan agama sesungguhnya mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang justru menumbuhkan dan memperkuat nilai-nilai toleransi di Indonesia.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza Azzahra mengatakan, nilai-nilai seperti kejujuran, tolong menolong, dan mengasihi sesama umat manusia diajarkan di semua agama. Nilai-nilai tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu tidak tepat mengaitkan pendidikan agama dengan kasus-kasus intoleran.

“Apabila berbicara tentang ramainya kasus radikalisme, intolerasi, dan longgarnya rasa tenggang rasa antar umat beragama di Indonesia, penghapusan pendidikan agama di Indonesia bukanlah jalan yang tepat untuk ditempuh," kata Nadia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (9/7).

“Apabila berbicara tentang ramainya kasus radikalisme, intolerasi, dan longgarnya rasa tenggang rasa antar umat beragama di Indonesia, penghapusan pendidikan agama di Indonesia bukanlah jalan yang tepat untuk ditempuh," kata Nadia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Selasa (9/7).

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah timbulnya kasus-kasus seperti itu hendaknya menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya mengajarkan nilai-nilai agama yang berbasis kemanusiaan agar ujaran kebencian yang berdampak pada gesekan antar umat beragama tidak lagi terjadi.

Di samping mengajarkan tata cara menjalankan ajaran agama masing-masing dengan baik dan benar, konten pembelajaran berisi nilai-nilai kemanusiaan yang diekstrak dari nilai-nilai berasal dari semua agama merupakan cara yang tepat untuk menunjukkan bahwa tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan.

Oleh karena itu, lanjut Nadia, tanpa menghapuskan mata pelajaran agama di sekolah, pemerintah dapat mengevaluasi kurikulum pelajaran agama agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Tanggung jawab ini dapat diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama.

Di sisi lain, guru-guru yang mengajarkan agama diharapkan merupakan individu yang kompeten di bidangnya.

"Guru-guru agama tersebut hendaknya dapat menterjemahkan nilai-nilai keagamaan yang bersifat universal dan mengajarkannya kepada para pelajar. Selain itu, mereka harus menjadi role model dalam proses implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Adanya panutan yang nyata seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi para pelajar di sekolah," jelasnya.

"Oleh karena itu, evaluasi konten pembelajaran dan sosialisasi mendalam tentang kebhinekaan dan nilai-nilai kemanusiaan kepada guru-guru agama dapat menjadi opsi untuk mencegah penetrasi radikalisme di lingkungan sekolah," tambahnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya