Berita

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid/RMOL

Hukum

Merujuk Kasus Munir, TGPF Novel Baswedan Didesak Libatkan Sipil

SELASA, 09 JULI 2019 | 21:24 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan sudah lebih dari dua tahun tak terungkap. Amnesty International Indonesia mendesak diadakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan, pihaknya menilai masyarakat sipil perlu dilibatkan di dalam TGPF.

"Kami dan organisasi masyarakat sipil berpandangan bahwa diperlukan suatu tim gabungan pencari fakta bukan sekadar tim di kepolisian, tetapi melibatkan para ahli, para tokoh yang mempunyai integritas moral yang tinggi," ucap Usman Hamid kepada awak media di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (9/7).

Menurut Usman, keterlibatan masyarakat yang independen akan membuat kasus tersebut cepat terungkap seperti kasus-kasus sebelumnya.

"Misalnya tim pencari fakta kasus Munir, pemerintahan atau tim gabungan pencari fakta dalam kerusuhan di zaman Pak Habibie itu sekiranya bisa dijadikan rujukan," jelasnya.

Tak hanya itu, pelibatan masyarakat juga diharapkan dapat melakukan pengawasan kinerja kepolisian secara intensif untuk mengungkap pelaku penyiramam air keras kepada penyidik lembaga antirasuah.

"Tim gabungan itu dipandang perlu karena dalam pengalamannya seringkali tanpa pengawasan secara dekat dari kalangan masyarakat sipil, proses pengurusan kasus-kasus semacam ini berakhir tanpa kejelasan," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya