Berita

Workshop Visi Indonesia-Kemenag/Net

Nusantara

Lawan Radikalisme Dengan Dakwah Damai Dan Penguatan Ekonomi

SELASA, 09 JULI 2019 | 14:13 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Merebaknya paham radikal di masyarakat khususnya kalangan terdidik memicu keprihatinan banyak kalangan. Lembaga Visi Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Agama (Kemenag) berusaha mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut.

Visi Indonesia-Kemenag menggelar workshop dengan tema "Menangkal Radikalisme Melalui Penguatan Kapasitas Dakwah Damai di Masyarakat" di Hotel Asri, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 7-8 Juli 2019 

Ketua panitia Muhammad khotim mengatakan, kegiatan ini sudah diagendakan sejak lama sebagai bentuk keprihatinan serta keinginan mencari solusi bersama terhadap maraknya penyebaran paham radikal.

"Paham radikal tidak saja mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, tapi juga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat," tutur Khotim dalam keterangannya, Selasa (9/7).

Inspektur Wilayah III Inspektorat Jenderal Kemenag Hilmi Muhammadiyah dalam paparannya mengatakan, radikalisme di Indonesia terus menggelinding bak bola salju. Keberadaannya menggerus rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan, serta menimbulkan keresahaan di masyarakat.

"Paham radikalisme nyata di depan kita. Agar tidak terus meluas seluruh elemen masyarakat harus dioptimalkan membendung paham ini.  Jangan sampai kita abai dan justru kecolongan. Bahkan radikalisme ini justru banyak menjangkiti kalangan terdidik," terangnya.

Tentu hal ini cukup beralasan. Data riset MataAir Foundation yang dipaparkan Muhammad Adul Idris menunjukkan, paham radikalisme tidak saja menyentuh kalangan masyarakat umum, tapi juga kalangan terdidik. Yang menjadi catatan, selama ini sudah banyak orang yang berbicara soal radikalisme tapi jarang sekali yang berbicara tentang solusi.

Idris berharap fakta yang ditampilkan hasil riset tentang masifnya gerakan radikal harus benar-benar dicari solusinya.

"Selama ini sudah sangat cukup dan melimpah tentang riset radikalisme yang meresahkan sekaligus mengancam tatanan kehidupan bernegara di Indonesia. Saya kira harus selangkah lebih maju, yakni tidak sekadar memaparkan hasil keresahan atas radikalisme namun segera menemukan formula solusinya. Biar keresahan atas hasil riset segera mungkin terjawab solusinya," tuturnya.

Sementara itu, Abdullah Mas'ud dari NU CARE mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Menurutnya, radikalisme bisa ditimbulkan berbagai macam faktor. Untuk itu, dua hal yang bisa ditawarkan adalah penguatan dakwah damai di masyarakat serta penguatan ekonomi.

"Cara-cara dakwah damai di masyarakat harus diperbanyak. Jangan sampai menggunakan cara-cara dakwah yang menimbulkan ketakutan dan kekerasan. Pendekatan sopan santun dan lembut harus dikedepankan. Kemudian, penting rasanya gerakan pemberdayaan ekonomi umat. InsyaAllah kalau faktor ekonomi ini sudah teratasi tidak akan ada lagi gerakan radikal maupun paham radikal," paparnya.

Populer

Bahlil Ketum Golkar Kalah Trending Azizah Andre Rosiade Selingkuh

Rabu, 21 Agustus 2024 | 00:00

Massa Geruduk Rumah Ketua BPIP Imbas Larangan Paskibraka Perempuan Pakai Jilbab

Senin, 19 Agustus 2024 | 17:20

Hasil Munas Digugat, Bahlil Lahadalia Bisa Batal jadi Ketum Golkar

Jumat, 23 Agustus 2024 | 20:11

Polemik Lepas Hijab, PGI Nusantara Bakal Geruduk BPIP

Senin, 19 Agustus 2024 | 22:13

Senior Golkar Mulai Kecewa pada Kepengurusan Bahlil

Sabtu, 24 Agustus 2024 | 19:02

Inilah Susunan Pengurus Golkar Periode 2024-2029, Tak Ada Jokowi dan Gibran

Kamis, 22 Agustus 2024 | 15:58

Anies Tak Bisa Didikte Diduga Jadi Alasan PDIP Batal Umumkan Cagub

Selasa, 27 Agustus 2024 | 08:15

UPDATE

60 Uskup Dihadirkan saat Kunjungan Paus Fransiskus

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:01

Ingat, Umat Katolik yang Belum Daftar Misa saat Kunjungan Paus Tak Bisa Masuk SUGBK

Rabu, 28 Agustus 2024 | 20:00

Chandra Hamzah: Bukan Uang, Korupsi adalah Masalah Mentalitas

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:56

DPR dan Pemerintah Sepakati Nilai Tukar Dolar Rp16 ribu

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:47

Kebijakan Pemerintah Hapus DMO dan Mengalihkan untuk Minyakita Tidak Tepat

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:32

Maju Pilkada, Toha-Rohman Fokus Benahi Pemerintahan Hingga Infrastruktur

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:15

Disebut akan Daftarkan Anies ke KPU, Begini Kata PKB

Rabu, 28 Agustus 2024 | 19:10

BKPM Bidik Investasi Rp2.000 T di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:52

Jadi Pendaftar Pertama Pilwalkot Bandung, Haru-Dhani Bersyukur Tak Akan Ada Kotak Kosong

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:47

Pengusaha Peringatkan Risiko PHK Akibat Aturan Zonasi Iklan Rokok

Rabu, 28 Agustus 2024 | 18:37

Selengkapnya