Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera/Net

Politik

Evaluasi Dulu Pemilu 2019 Sebelum Berlakukan Rekapitulasi-El Pada Pilkada 2020

JUMAT, 05 JULI 2019 | 15:38 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Rekapitulasi elektronik (Rekapitulasi-el) bisa dipertimbangkan sebagai alternatif metode pemilu yang lebih efisien dan murah. Rekapitulasi-el menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan pada Pilkada serentak 2020 dengan berbagai catatan penting.

"Saya setuju KPU mau buat terobosan rekapitulasi elektronik ini. Tapi sebelumnya, saya menyarankan sebaiknya kita evaluasi secara menyeluruh dulu Pemilu serentak 2019 yang baru berlangsung ini," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera, Jumat (5/7).

Politisi PKS ini mengatakan dalam masa sidang ini Komisi II DPR akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan lembaga penyelenggara pemilu.


"InsyaAllah Komisi II sudah mengagendakan bertemu dengan KPU, Bawaslu dan DKPP," ujar Mardani.

Lebih lanjut terkait rekapitulasi-el yang diusulkan KPU, Mardani memberikan beberapa catatan serius. Pertama, KPU diminta memastikan teknologinya kuat dan aman, serta tidak mudah rusak, tidak mudah di-hack, dan juga mudah digunakan.

Kedua, sebelum digunakan sebaiknya dilakukan uji publik dan sosialisasi terhadap pilihan teknologi yang dikembangkan. Ketiga, teknologi yang digunakan adalah teknologi buatan anak bangsa sendiri dengan tenaga ahli sepenuhnya dari SDM dalam negeri.

"Jangan beli dari luar. Bukan cuma soal nasionalisme, tapi sangat penting untuk aspek keamanan data dan kedaulatan bangsa," sebut Mardani.

Keempat, harus diuji coba sejak awal, sehingga dia juga setuju perlunya DPR dan pemerintah segera melakukan revisi UU Pemilu, karena mendesak untuk dievaluasi dan diperbaiki.

Mardani mengingatkan kepada seluruh lembaga penyelenggara pemilu pentingnya evaluasi pemilu secara menyeluruh agar pemimpin yang terpilih benar-benar representasi kehendak rakyat sebagai simbol kedaulatan rakyat.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya