Tidak dapat jatah pimpinan di DPR, tiga partai politik pendukung Prabowo-Sandi yakni Partai Demokrat, PKS dan PAN diyakini akan gigit jari saat pemilihan pimpinan MPR.
Diketahui, pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket dengan komposisi empat orang dari fraksi di DPR dan satu orang dari kelompok DPD. Sementara pimpinan DPR, partai pemenang Pemilu 2019 dengan kursi terbanyak otomatis menduduki kursi pimpinan dewan.
Untuk pimpinan MPR, koalisi partai politik pendukung Jokowi-Maruf sedang melakukan penjajakan untuk mengusung sistem paket.
Kembali ke Demokrat, PKS dan PAN. Mengingat perolehan kursi mereka paling sedikit sesudah PPP, maka tiga parpol itu diyakini akan jadi penonton saat pemilihan pimpinan MPR.
Partai Gerindra sendiri sebagai pengusung utama Prabowo-Sandi, akan mendapatkan jatah pimpinan DPR bersama PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem dan PKB. Di MPR, nasib Gerindra akan sama dengan Demokrat, PKS dan PAN.
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, itulah realita atau kenyataan politik yang harus dihadapi parpol.
"2014 mereka (Koalisi Merah Putih) menyapu bersih, sekarang tidak bisa. Mau tidak mau, suka tidak suka harus diterima, itulah riil politik," ujar Ujang saat dihubungi
Kantor Berita RMOL, Jumat (5/7).
Menurutnya, ketika sistem paket yang diberlakukan, maka koalisi pemenang pemilu dan paling banyak kursi yang akan menguasai parlemen.
Namun, lanjut Ujang, Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN masih berpeluang mendapatkan jatah pimpinan MPR, dengan catatan rekonsiliasi dan koalisi yang digaungkan benar-benar terwujud.
"Kan koalisi itu tidak hanya di eksekutif, di legislatif juga bisa. Jadi ini tergantung
power sharing-nya nanti gimana," tutupnya.
Adapun perolehan kursi hasil Pemilu 2019; PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), Partai Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi) dan PPP (19 kursi).
