Berita

Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung/Net

Politik

PKB Incar Ketua MPR, Nasdem: Kalau Mau Konsisten Itu Harusnya Jatah Golkar

KAMIS, 04 JULI 2019 | 15:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meski dengan nada bercanda sudah menyampaikan keinginan menjadi ketua MPR periode 2019-2024.

Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung mengatakan, kalau konsisten, posisi ketua MPR adalah jatah Partai Golkar.

"Kalau mau konsisten melihat hasil pemilu, karena pemenang pertama menjadi ketua DPR, maka posisi ketua MPR dari pemenang kedua. Itu pendapat saya," ujar Martin saat dihubungi redaksi, Kamis (4/7).


Perolehan kursi hasil Pemilu 2019; PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi), PKB (58 kursi), Partai Demokrat (54 kursi), PKS (50 kursi), PAN (44 kursi) dan PPP (19 kursi).

Pemilihan lima kursi pimpinan MPR masing-masing satu ketua dan empat wakil ketua diprediksi bakal berlangsung dinamis. Pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket dengan komposisi empat orang dari fraksi di DPR dan satu orang dari kelompok DPD.

Nasdem sendiri, lanjut Martin, tahu diri makanya tidak mau ribut-ribut soal posisi ketua MPR.

"Kalau bicara soal kader, tentu Nasdem siap dengan kader yang pas untuk ketua MPR. Tapi, kami juga harus sadar bahwa Nasdem belum jadi pemenang kedua. Kecuali kalau partai-partai lain yang meminta," ucap anggota DPR terpilih ini.

Selain Muhaimin, Golkar diketahui sudah lebih awal mengincar kursi ketua MPR. Terbaru, PPP mengusulkan nama Arsul Sani menjadi pimpinan MPR.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, kalau melihat konteks Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Jokowi-Maruf yang berisi Partai Nasdem, PDIP, Partai Golkar, PKB dan PPP. Maka harus ada satu partai yang tidak mendapat kursi pimpinan MPR tersebut.

"Ini bukan soal rela tidak rela, ini pembicaraan yang rasional," sebut Johnny di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya