Berita

Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net

Politik

Masuk Bursa Capres, Edi Hasibuan: Tito Karnavian Ingin Mengabdi Untuk Pendidikan Setelah Pensiun

KAMIS, 04 JULI 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) meminta semua pihak tidak membawa-bawa nama Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam bursa calon presiden (Capres) 2024 karena bisa membahayakan institusi Polri.

Apalagi saat ini Tito masih aktif dan masih menjabat dan bisa menggangu profesionalisme Bhayangkara.

"Kami berpendapat menyeret-nyeret nama Kapolri dalam bursa capres bisa menggangu kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Isu ini juga bisa digunakan pihak lainnya untuk menyerang Polri dengan tudingan tidak netral," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr. Edi Hasibuan, di Jakarta, Kamis (4/7).


Menurut mantan anggota Kompolnas ini, pihaknya memahami banyak orang yang memuji kinerja Tito. Sebagai masyrakat, Edi juga bangga nama Tito dikenal bagus dimata masyrakat.

Dalam penelitian Lemkapi, nama Tito memang dikenal cukup populer dan dia juga dekat dengan ulama dan tokoh masyarakat. Tito juga memiliki hubungan yang luas dengan dunia internasional.

Namun di sisi lain, pemunculan nama Tito, menurut pakar hukum dan kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini harus juga dipahami bisa membahayakan bagi institusi Polri. Polri sesuai pasal 28 UU 2/2002, secara jelas disebutkan harus natral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan dalam politik praktis.

Menurut doktor ilmu hukum ini, selama mengenal Tito, dirinya yakin mantan Kapolda Metro Jaya itu sungguh tidak tertarik sedikitpun dengan dunia politik. Dia hanya ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebaik-baiknya sebagai Kapolri sampai waktu yang ditentukan.

"Sepengetahuan saya, Pak Tito ingin mengabdi di dunia pendidikan setelah pensiun," sebut Edi.

Satu lembaga yang sudah memunculkan nama Tito Karnavian dalam bursa capres 2024 adalah Lingkar Survai Indonesia (LSI) Deny JA yang menyebutkan Tito masuk dalam 15 nama bursa capres.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya