Berita

Penanganan migran di pervatasan Meksiko/Net

Dunia

Kritik Trump, Demokrat: Penampungan Migran Di Perbatasan Meksiko Tidak Manusiawi

KAMIS, 04 JULI 2019 | 06:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semakin mempertegas penanganan migran dari perbatasan Meksiko dinilai sudah memgabaikan hak asasi manusia.

Begitu kritik yang dilayangkan oleh kubu Demokrat di negeri Paman Sam tersebut.

Untuk diketahui bahwa Inspektur Jenderal Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat pada hari Selasa (2/7) menggambarkan bahwa saat ini pusat-pusat penampungan imigran di Texas Rio Grande Valley sangat berbahaya.


Pasalnya, pusat penampungan itu terlalu padat dan migran yang berada si dalamnya tidak memiliki akses yang memadai ke makanan, air serta kebutuhan dasar lainnya.

Foto-foto kondisi penampungan yang tidak layak itu pun banyak beredar di media.

"Bagaimana orang dapat melihat foto-foto ini dan berpikir ini bukan pelanggaran hak asasi manusia?" kata Senator Amerika Serikat, Kamala Harris, seorang kandidat untuk nominasi presiden 2020.

Sementara itu, Senator asal Demokrat lainnya, Joaquin Castro yang mengunjungi pusat-pusat penahanan di Texas minggu ini, mengatakan bahwa para migran telah dilarang mandi dan hanya bisa mandi selama setidaknya dua minggu sekali.

Mereka juga kesulitan mendapatkan akses pengobatan dan dikunci di ruang-ruang dengan keran air yang pecah.

"Sudah jelas bahwa hak asasi manusia mereka diabaikan," jelasnnya.

Menanggapi komentar-komentar itu, Presiden Donald Trump, menekankan bahaa imigrasi ilegal adalah bagian penting dari agenda domestiknya. Dia menolak kritik Demokrat dan mengatakan bahwa krisis di perbatasan dapat diperbaiki hanya jika para migran datang ke Amerika Serikat secara legal.

"Orang-orang Patroli Perbatasan kami bukan pekerja rumah sakit, dokter atau perawat," kata Trump di Twitter.

"Kerja bagus telah dilakuka oleh Patroli Perbatasan, di atas dan di luar. Banyak dari orang asing ilegal ini hidup jauh lebih baik sekarang daripada tempat mereka, berasal, dan dalam kondisi yang jauh lebih aman," tambahnya, seperti dimuat Reuters.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya