Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Politik

Pengamat: Gerindra Tetap Untung Oposisi Atau Gabung Jokowi

RABU, 03 JULI 2019 | 10:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Banyak yang mendorong oposisi harus tetap ada dengan alasan untuk menjaga jalannya demokrasi.

Partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf juga menginginkan tetap adanya oposisi, meskipun di satu sisi dapat diartikan sikap mereka itu tidak lebih dari kekhawatiran kehadiran Partai Gerindra Dkk akan mengancam posisinya di koalisi Jokowi.

Demikian pandangan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman kepada redaksi, Rabu (3/7).


Menurut Jajat, lemahnya nilai jual oposisi diakibatkan sikap politik partai oposisi itu sendiri yang cenderung hanya sebatas memberikan kritik kosong tanpa dibarengi tindakan, sehingga fungsinya sebagai chek and balance tidak berjalan secara maksimal.

"Untuk itu jika ingin tetap menginginkan adanya oposisi di parlemen sebaiknya partai politik mulai mengevaluasi diri terutama dari hasil kinerjanya pada periode yang lalu," ungkapnya.

Jajat menilai, Gerindra saat ini menjadi satu-satunya partai politik yang memiliki nilai jual politik tinggi. Pasalnya, dengan posisinya saat ini sebagai partai kedua terbesar menjadikannya berada dalam situasi yang menguntungkan.

Jika bergabung dengan pemerintah sudah barang tentu tawaran kursi menteri dengan jumlah yang tidak sedikit. Disinilah kekhawatiran sesungguhnya dari partai koalisi pendukung Jokowi, karena dengan kehadiran Gerindra, bisa menjadi ancaman dalam pembagian jatah kursi.

Sementara itu, lanjut Jajat, jika mengambil posisi oposisi dengan raihan kursi di parlemen sebagai partai kedua terbesar, Gerindra bisa menjadi leader oposisi.

"Inilah yang membuat nilai tukar politik Gerindra lebih seksi di banding partai lain," ucapnya.

Dinamika politik yang belum ada kejelasan ini membuat situasinya tidak menentu, sehingga memunculkan berbagai spekulasi, namun sekali lagi yang harus disikapi baik menjadi oposisi maupun pendukung pemerintah harus ditunjukan dengan tindakan nyata.

"Karena sekarang rakyat sudah pintar dalam menilai mana partai yang sebatas memberikan kritik kosong atau partai yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat," demikian Jajat Nurjaman.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya