Berita

Jokowi dan Prabowo/Net

Politik

Pengamat: Gerindra Tetap Untung Oposisi Atau Gabung Jokowi

RABU, 03 JULI 2019 | 10:44 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Banyak yang mendorong oposisi harus tetap ada dengan alasan untuk menjaga jalannya demokrasi.

Partai koalisi pendukung Jokowi-Maruf juga menginginkan tetap adanya oposisi, meskipun di satu sisi dapat diartikan sikap mereka itu tidak lebih dari kekhawatiran kehadiran Partai Gerindra Dkk akan mengancam posisinya di koalisi Jokowi.

Demikian pandangan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman kepada redaksi, Rabu (3/7).


Menurut Jajat, lemahnya nilai jual oposisi diakibatkan sikap politik partai oposisi itu sendiri yang cenderung hanya sebatas memberikan kritik kosong tanpa dibarengi tindakan, sehingga fungsinya sebagai chek and balance tidak berjalan secara maksimal.

"Untuk itu jika ingin tetap menginginkan adanya oposisi di parlemen sebaiknya partai politik mulai mengevaluasi diri terutama dari hasil kinerjanya pada periode yang lalu," ungkapnya.

Jajat menilai, Gerindra saat ini menjadi satu-satunya partai politik yang memiliki nilai jual politik tinggi. Pasalnya, dengan posisinya saat ini sebagai partai kedua terbesar menjadikannya berada dalam situasi yang menguntungkan.

Jika bergabung dengan pemerintah sudah barang tentu tawaran kursi menteri dengan jumlah yang tidak sedikit. Disinilah kekhawatiran sesungguhnya dari partai koalisi pendukung Jokowi, karena dengan kehadiran Gerindra, bisa menjadi ancaman dalam pembagian jatah kursi.

Sementara itu, lanjut Jajat, jika mengambil posisi oposisi dengan raihan kursi di parlemen sebagai partai kedua terbesar, Gerindra bisa menjadi leader oposisi.

"Inilah yang membuat nilai tukar politik Gerindra lebih seksi di banding partai lain," ucapnya.

Dinamika politik yang belum ada kejelasan ini membuat situasinya tidak menentu, sehingga memunculkan berbagai spekulasi, namun sekali lagi yang harus disikapi baik menjadi oposisi maupun pendukung pemerintah harus ditunjukan dengan tindakan nyata.

"Karena sekarang rakyat sudah pintar dalam menilai mana partai yang sebatas memberikan kritik kosong atau partai yang benar-benar menyuarakan kepentingan rakyat," demikian Jajat Nurjaman.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

PJJ dan WFH Didorong Jadi Standar Baru di Jakarta

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:02

Prajurit di Perbatasan Wajib Junjung Profesionalisme dan Disiplin

Sabtu, 24 Januari 2026 | 06:00

Airlangga Bidik Investasi Nvidia hingga Amazon

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:42

Indonesia Jadi Magnet Event Internasional

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:26

Macron Cemas, Prabowo Tawarkan Jalan Tengah

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:23

Rismon Sianipar Putus Asa Hadapi Kasus Ijazah Jokowi

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:11

Polda Metro Terima Lima LP terkait Materi Mens Rea Pandji

Sabtu, 24 Januari 2026 | 05:09

Prabowo Jawab Telak Opini Sesat Lewat Pencabutan Izin 28 Perusahaan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:26

Polisi Bongkar 'Pabrik' Tembakau Sintetis di Kebon Jeruk

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:16

Pesan Prabowo di WEF Davos: Ekonomi Pro Rakyat Harus Dorong Produktivitas

Sabtu, 24 Januari 2026 | 04:04

Selengkapnya