Berita

Jokowi Maruf saat debat kandidat/Net

Politik

Tak Ada Makan Siang Gratis, Kabinet Jokowi-Maruf Akan Sarat Politik Transaksional

RABU, 03 JULI 2019 | 04:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo dan KH Maruf Amin. Namun demikian, kemenangan itu tak serta merta membuat Presiden Petahana, Jokowi bisa leluasa memilih bawahannya untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang.

Hal ini tentu kontras dengan pernyataan Jokowi yang berkali-kali menyatakan bahwa kepemimpinannya kali ini tak akan dipusingkan dengan beban politik.

Menurut pengamat politik Igor Dirgantara, pemerintahan Jokowi-Maruf di periode 2019-2024 akan banyak diisi dengan politik transaksional.


Hal itu berkenaan dengan sistem presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang membawa Jokowi-Maruf ditopang banyak parpol besar.

"Politik transaksional tidak bisa dihindari dalam sistem pemerintahan presidensial yang menopang sistem koalisi pemenangan akibat adanya presidential threshold 20%," kata Igor kepada Kantor Berita RMOL, Rabu (3/7).

Setidaknya, Jokowi-Maruf telah diusung oleh tujuh parpol dan ditambah dukungan dua parpol baru. Mereka adalah PDIP, PPP, PKB, Golkar, Nasdem, Hanura, PKPI, PSI, dan Perindo.

Igor pun berpandangan ada komposisi khusus untuk membagi 'kue' koalisi petahana yang diisi banyak parpol ini.

"Komposisi ideal adalah 60% kader parpol profesional, 40% teknokrat profesional di luar parpol. Atau bisa saja jika semua kementrian diambil dari parpol, maka wakil menterinya dari kalangan teknokrat," jelasnya.

Baginya, hal yang penting yang perlu dipikirkan matang oleh petahana adalah kemampuan untuk menentukan indikator sebelum memilih sosok pengisi jabatan strategis yang bakal diisi oleh masing-masing parpol pendukung.

"Tentunya kompetensi manajerial, perolehan suara pemilu legislatif 2019, dan lobby politik ketum parpol adalah indikator penting bagi-bagi 'kursi menteri'. Tidak ada makan siang gratis, apalagi terkait dukungan politik," tandasnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Awas! Pengisian Jabatan Wapres Jadi Transaksi Politik Elite

Senin, 16 November 2026 | 02:25

Tantangan Pemerintahan Prabowo Makin Kompleks Usai Gibran Mundur

Senin, 16 November 2026 | 02:01

Ancaman Tsunami dan Anak Krakatau Bukan Alasan Pindahkan Badak Jawa

Senin, 16 November 2026 | 01:44

Gibran Lari dari Pemakzulan DPR

Senin, 16 November 2026 | 01:17

Dirjen Bina Keuda Fatoni Raih Anugerah Penggerak Transformasi Digital 2026

Senin, 16 November 2026 | 01:01

HUT ke-15 Partai Nasdem Diisi Aksi Nyata untuk Kemanusiaan

Senin, 16 November 2026 | 00:45

Persoalan Hukum Gibran Belum Selesai, Jangan Buru-buru Cari Cawapres

Senin, 16 November 2026 | 00:32

Manuver Senyap Prabowo di Balik Mundurnya Gibran

Senin, 16 November 2026 | 00:15

Piala Eman-Yoshua 2026 Jadi Ajang Seleksi Talenta Muda

Senin, 16 November 2026 | 00:02

Kompetensi dan Profesionalisme Perawat Mendesak Ditingkatkan

Minggu, 15 November 2026 | 23:49

Selengkapnya