Berita

Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri/Net

Politik

PKB Berharap 10 Menteri, PDIP Sebagai Pengusung Utama Harus Lebih Banyak

SENIN, 01 JULI 2019 | 15:25 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Setelah pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, isu politik bergesar pada pembagian kursi menteri.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pengusung Jokowi-Maruf, telah menyodorkan 20 nama untuk dipilih menjadi menteri. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berharap partainya dapat jatah 10 menteri.

Tidak mau kegeeran, Partai Golkar sebagai partai nomor dua perolehan suara terbesar setelah PDIP di koalisi petahana, hanya ingin mendapat 4-5 kursi menteri.


Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai, PKB pede berharap 10 menteri karena tidak lepas dari sosok KH. Maruf Amin.

PKB lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU), sementara Maruf adalah sesepuh NU. Sebelum digaet Jokowi sebagai cawapres, Maruf adalah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Ujang, di awal-awal sudah pasti ada kesepakan atau deal-deal politik antara parpol pendukung Jokowi-Maruf. Jadi, sekarang tinggal menagih janji saja.

Khusus PKB, sepengetahunnya seperti info yang berkembang, partai yang dibesarkan Gus Dur itu hanya memperoleh 6 sampai 7 menteri.

Lalu berapa jatah kursi untuk PDIP. Sebagai pengusung utama dan partai Jokowi, lanjut Ujang, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tentu akan memperoleh jatah menteri paling banyak diantara parpol lain.

"Pasti lebih besarlah ketimbang PKB dan Golkar. Tapi sekali lagi, soal menteri, Jokowi yang menentukan," sebuat dia saat dihubungi redaksi, Senin (1/7).

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya