Spekulasi muncul soal kemungkinan Partai Gerindra bergabung koalisi pemerintah Jokowi di periode 2019-224 jika kalah gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), rekan koalisi di Indonesia Adil Makmur, ragu Gerindra akan mengambil pilihan itu.
"Saya tidak yakin Gerindra akan mengambil sikap yang demikian," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Aboe Bakar Alhabsyi di Jakarta, Rabu (26/6).
"Namun jika memang itu terjadi, mau bilang apalagi. Saya tidak bisa mengusik dapur orang, biarlah masing masing menentukan dapurnya," tuturnya lebih lanjut.
Diakuinya memang tidak mudah menjadi oposisi. Bahkan bisa dikatakan berat. Tapi buat PKS sendiri tidak masalah.
"PKS posisi di manapun tidak masalah, asal semua untuk kebaikan bangsa," ujarnya.
Menurut dia, PKS sudah membuktikan diri mampu berada di dalam seperti semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ataupun di luar pemerintahan. "Bisa juga kita di luar seperti sekarang," jelas anggota Komisi III DPR ini.
Meski demikian, Aboebakar menekankan pentingnya oposisi dalam negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Oposisi bisa menjadi kekuatan penyeimbang.
"Jika tidak ada oposisi, mau jadi apa negara ini karena tidak ada penyeimbangnya," tegasnya.
Aboebakar pun mengibaratkan oposisi seperti orang naik sepeda supaya seimbang pedal kanan dan kiri harus digenjot bergantian.
"Jika tidak, nanti sepeda nggak jalan. Lebih parahnya lagi jika sepeda nggak jalan, pasti akan rubuh, kenapa? Karena keseimbangan sepeda diperoleh dengan berjalannya roda," tuturnya.
Demikian juga demokrasi dan pemerintahan di Indonesia, jelas dia, memerlukan oposisi untuk memberikan keseimbangan.
