Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif menganalisis, hampir seluruh petitum yang dimohonkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) kurang kuat.
Hal itu dikatakan Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi usai melakukan analisis terhadap sidang sengketa Pilpres di MK beberapa waktu lalu.
"Tanpa mendahului mahkamah, kami membuat analisis catatan. Dalam fakta-fakta persidangan yang kami tampilkan menunjukkan, tidak ada alasan yang sangat kuat terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif," jelasnya di Jakarta, Selasa (25/6).
Terkait hal ini, ia pun tak yakin MK akan mengamini dugaan TSM yang dilaporkan BPN. Kendati demikian, dugaan tersebut ia akui hanya sebatas analisis berdasarkan keterangan pemohon dan saksi yang dihadirkan dalam sidang.
"Agak sulit, tapi prediksi ini kami susun berdasarkan analisa terhadap permohonan dan proses persidangan. Daftar bukti-bukti yang disampaikan (BPN) itu hanya MK yang menganalisis. Publikan tidak bisa menganalisis data itu," tegasnya.
Selain itu, soal isu dana kampanye kubu 01 yang dianggap tak terbuka dan transparan juga masih abu-abu.
"Nah yang ketiga soal diskualifikasi, paling tidak dua argumentasi bahwa karena ada kecurangan maka harus didiskualifikasi, kedua syarat yang tidak dipenuhi salah satu calon presiden, ketiga soal isu dana kampanye yang diduga tidak jujur," tandasnya.
