Jelang Putusan MK, Polisi Pastikan Tak Keluarkan Izin Unjuk Rasa

Menjelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), PA 212 dan sejumlah ormas akan menggelar aksi damai yang akan dilakukan hingga 28 Juni 2019 mendatang.

Namun demikian, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya hari ini tidak mengeluarkan izin kegiatan unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat atau seputar kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami tidak megeluarkan izin karena dari Polda menyampaikan itu," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Harry Kurniawan dilansir RMOLJakarta, Selasa (25/6).

Walau pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin, aparat TNI-Polri tetap akan menempatkan personelnya bersama petugas gabungan lain di seputaran Gedung MK.

"Kami tetap mengantisipasi (pengerahan massa)," tegas Kombes Harry.

Sejauh ini, petugas gabungan dai TNI-Polri yang diturunkan di seputaran Jalan Medan Merdeka Gambir terdapat sekitar 13.747 personel. Selain di MK, beberapa titik juga disiagakan termasuk di area Patung Arjuna Wiwaha atau biasa dikenal Patung Kuda.

Sampai saat ini, aktivitas di seputaran Gedung MK terpantau normal dan polisi merasa belum perlu melakukan rekayasa lalu lintas.

"Hari ini aktivitas di depan MK berjalan normal," tutup Harry.

Seperti diketahui, belakangan beredar selebaran seruan Persaudaraan Alumni (PA) 212 untuk menggelar Halal Bihalal Akbar yang dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 28 Juni.

Halal bihalal itu digelar berbarengan dengan putusan Hakim MK terkait sidang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2019.