Berita

Almuzzammil Yusuf/Net

Politik

Kalapas Yang Wajibkan Napi Baca Al Quran Dinonaktifkan, PKS: Khawatir Ada Islamisasi Lapas?

SELASA, 25 JUNI 2019 | 13:33 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Kalangan DPR tidak percaya penerapan aturan wajib membaca Al Quran bagi narapidana Islam pemicu kerusuhan di lapas seperti yang disampaikan Menkumham Yasonna H. Laoly.

"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Al Quran itu membikin keonaran di tengah penghuni lapas yang muslimin," kata Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Almuzzammil Yusuf, Selasa (25/6).

Menurutnya, penerapan aturan wajib membaca Al Quran bagi napi lebih sebagai stimulus agar mereka mau belajar khususnya agama.

"Saya kira syarat itu lebih sebagai stimulus agar mereka mau belajar, ketimbang sebagai syarat mutlak," ujar Almuzzammil.

Politisi asal Lampung ini curiga, penonaktifan kalapas yang mewajibkan napi membaca Al Quran sebagai kekhawatirkan islamisasi lapas.

"Tapi kalau syarat itu membuat tidak nyaman sebagian pihak mungkin saja. Karena dikhawatirkan akan ada islamisasi lapas," ungkapnya.

Menkumham Yasonna H. Laoly menonaktifkan Kalapas Kelas II B Polewali Mandar (Polman) Haryoto yang menerapkan aturan wajib membaca Al Quran bagi narapidana Islam yang menjalani pembebasan bersyarat.

Alasannya, aturan yang diterapkan tersebut ternyata berbuntut polemik dan menjadi pemicu kerusuhan di Lapas Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Yasonna menilai tujuan Kalapas Polewali Mandar mensyaratkan baca Al Quran sebenarnya baik. Namun, syarat wajib membaca Alquran bagi narapidana beragama Islam yang menjalani pembebasan bersyarat telah melampaui undang-undang yang berlaku.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya