Berita

Irjen Pol. Ike Edwin (barbatik)/RMOL

Politik

Irjen Ike Edwin Didukung Raja Dan Sultan Nusantara Jadi Pimpinan KPK

SELASA, 25 JUNI 2019 | 12:51 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sejumlah raja dan sultan di nusantara mendukung Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung Irjen Ike Edwin untuk mencalonkan diri sebagai calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka menilai Ike Edwin merupakan sosok yang ideal memimpin lembaga antirasuah itu karena sesuai dengan latar belakangnya sebagai aparat penegak hukum yang berpengalaman dalam pemberantasan korupsi.

Para raja dan sultan itu menyampaikan dukungan tersebut di sela-sela acara seminar Raja dan Sultan Nusantara sekaligus Halal Bihalal Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (25/6).

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon, PRA Arief Natadiningrat mengaku senang ada perwakilan dari raja nusantara untuk maju menjadi pimpinan KPK.

"Kami mendukung karena itu sesuai bidang dan kemampuannya, apalagi untuk kebaikan negara dan bangsa," kata Arief kepada wartawan.

Hingga kini, menurut Sultan Cirebon, kasus korupsi masih marak dan hampir terjadi di semua lini. Itu sebabnya, KPK membutuhkan pemimpin yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah teruji di bidang pemberantasan korupsi.

"Masih banyak yang harus kita perbaiki," ungkapnya.

Sebagai Perdana Menteri Kerajaan Sekala Brak Lampung, Arief yakin Ike Edwin akan mampu meningkatkan kinerja KPK.

"Tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan budaya dan adat istiadat," katanya.

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh Sultan Indra Rahim Syah Daulat Sultan Muhammad Syah. Dia menilai Ike Edwin sebagai generasi penerus raja di Lampung mempunyai kapasitas dan integritas untuk memimpin KPK periode 2019-2013.

"Dia tidak akan berani bernbuat macam-macam, karena akan mempertaruhkan marwah leluhur dan keratonnya. Karena itu, Pak Ike perlu diberi kesempatan memimpin KPK," ujarnya.

Sementara Teuku Rafly dari Kerajaan Samalanga Bireun, Aceh, menilai pemberantasan korupsi tidak harus melalui pendekatan hukum. Menurut dia, pendekatan budaya juga sangat penting dilakukan untuk mencegah perbuatan korupsi.

"Indonesia bisa bersatu karena budaya," katanya.

Kedepannya, dia berharap pemerintah lebih memperhatikan pembagunan karakter bangsa yang beralaskan kebudayaan. "Rata-rata budaya di Indonesia sumbernya dari keraton dan Pak Ike itu lahir dari keluarga keraton (kerajaan)," tuturnya.

Motivasi serupa juga disampaikan oleh Dr. Jonner Rambe Tokoh bergelar Ompu Daulat Raja Agung Panuturi Hasadaon dari Tapanuli Selatan ini mengaku bangga dan mendukung jika ada figur dari kalangan raja dan sultan yang mencalonkan diri jadi pimpinan KPK.

"Raja dan sultan itu sangat perduli dengan budaya dan adat istiadat," katanya.

Itu sebabnya, kata Jonner, sosok Ike Edwin dari kalangan kerajaan layak dipertimbangkan memimpin lembaga antirasuah itu. Dia yakin jenderal yang pernah menjabat Dirtipikor Mabes Polri dapat memberikan metode baru penanganan korupsi di KPK, terutama dalam hal pencegahan korupsi.

"Setahu saya, Pak Ike itu memiliki track record yang sangat baik dalam pemberantasan korupsi. Seingat saya, kasus korupsi pajak Gayus Tambunan berhasil diungkap saat Pak Ike menjabat Dirtipikor Mabes Polri," pungkasnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Pasca Penangkapan NW, Polda Sumut Ramai Papan Bunga

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:58

Mahfud Kutip Pernyataan Yusril Soal Mahkamah Kalkulator, Yusril: Tidak Tepat!

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:50

Namanya Diseret di Sidang MK, Jokowi Irit Bicara

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:43

Serukan Penegakan Kedaulatan Rakyat, GPKR Gelar Aksi Damai di Gedung MK

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:39

4 Perusahaan Diduga Kuat Langgar UU dalam Operasional Pelabuhan Panjang

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:29

Rahmat Bagja Bantah Kenaikan Tukin Bawaslu Pengaruhi Netralitas di Pemilu 2024

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:21

Ketum JNK Dukung Gus Barra Maju Pilbup Mojokerto Periode 2024-2029

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:13

Serahkan LKPD 2023 ke BPK, Pemprov Sumut Target Raih WTP ke 10

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:04

Demi Kenyamanan, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kamis, 28 Maret 2024 | 21:00

Paskah 2024, Polda Sumut Tingkatkan Pengamanan

Kamis, 28 Maret 2024 | 20:53

Selengkapnya