Apapun nanti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 adalah keputusan terbaik.
Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Ahmad Dahlan, Sabtu (22/6), seperti dilansir dari RMOL Jabar.
Ahmad Dahlan mengutip sebuah ayat di dalam kitab suci Alquran,
likulli qoryatin nabiyyun, yaitu bahwa setiap desa itu pasti ada Nabi. Dia memahami, makna Nabi di dalam ayat itu dengan utusan lain berupa orang-orang shaleh dan baik.
"Dalam paham saya, jika makna ini sesuai dengan aslinya maka kemudian kita tentunya akan memaknai sesuatu yang tidak produktif. Dia akan bertentangan dengan Firman yang lain bahwa misalnya dinyatakan, Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir. Lalu katanya setiap tempat ada Nabi, yang bagaimana yang dikehendaki oleh Firman Allah ini. Menurut hemat saya, agar tidak kontradiktif dengan firman yang dipaparkan tadi yang kedua, kita harus mentakwil. Kata qoryah ini bisa diartikan misalnya selain desa, tetapi negeri, tempat, kelompok dan lain-lain. Kata Nabi adalah orang sholeh, diartikan orang yang membawa risalah. Substansinya adalah orang yang membangun perubahan, pembaharuan," paparnya.
Lebih lanjut, Ahmad Dahlan menuturkan, dari firman Allah itu patut diyakini bahwa setiap kelompok, setiap tempat, pasti ada orang sholeh, ada orang yang normatif, orang yang mempertahankan hidupnya dengan melaksanakan hidup-hidup berbasis norma, baik norma agama, perundang-undangan maupun norma lainnya.
Berangkat dari pemahaman di atas, Ahmad Dahlan menjelaskan, masing-masing kelompok yang bersengketa di dalam persidangan MK, harus optimis dan berkeyakinan bahwa hakim MK akan menjalankan tugas dengan amanah, objektif dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
"Hanya saja pada tataran mencermati firman Allah ini, saya kira dasar takwil yang saya kedepankan, kita berhusnudzhon, bahwa diantara anggota MK, misalnya, pasti ada orang sholeh," kata dia.
Bahkan, dia yakin dalam persidangan MK, Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya masih objektif.
"Kita objektif, kita merasakan, harus mampu merasakan, pastilah diantara mereka, bahkan mereka semua adalah orang yang baik," tegas Ahmad Dahlan.
Dia berharap, apa pun keputusan MK nanti, dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih dan menghormati keputusan itu sebagai ketentuan Tuhan.
"Jika nanti bertemu dengan sesuatu yang tidak diharapkan oleh salah satu, katakanlah, kelompok, ya saya kira yang paling penting adalah bahwa kita mensyukuri dan melihat sebagai salah satu ketentuan Allah SWT," pintanya.
"Dan yang paling penting, jika dihubungkan dengan Syawal, maka kita tidak boleh jatuh, kita tetap harus meningkatkan hidup kita. Kita positif thinking dan kita mencoba hidup tak lain dari membangun diri kita yang terbaik. Dan kita menjadi masyarakat yang ihsan," sambungnya.
Saat dikonfirmasi mengenai dugaan subjektivitas kinerja MK, Ahmad Dahlan mengatakan, secara potensi masyarakat serta hasil penelaahan masing-masing kelompok, sangat ada ruang untuk mengarah ke situ. Kendati demikian, di dalam hukum Islam, seorang hakim diutus memang untuk mengangkat dan menghilangkan perselisihan.
"Tapi kemudian yang paling penting itu menurut hemat saya tidak menyoal apa yang memang menjadi final, dan memang itu akan bertemu dengan suasana hidup yang tidak syukur," sebutnya.
"Kalau kita tarik ke hukum Islam, ada hukmul hakim yarfaul khilaf. Putusan hakim itu haruslah meniadakan perselisihan," tambahnya.
Disinggung soal arah politik ormas Muhammadiyah dan imbauan warga Muhammadiyah Cirebon, Ahmad Dahlan menegaskan, secara institusi, Muhammadiyah tidak terlibat ke dalam politik praktis manapun.
"Warga persyarikatan sudah stabil dari awal. Saya kira di wilayah Kabupaten Cirebon ini, paham betul bagaimana dinamika perpolitikan di negeri kita ini dan tahu langkah-langkah yang terbaik. Pada dasarnya kita ini mengikuti konstitusi dan kita tahu yang sifatnya konstitusional itu kayak apa, tapi kemudian kita kemas jiwa masing-masing dari kita. Kendatipun Muhammadiyah tidak berpolitik dan individunya itu kalau toh misalnya berkiprah (di politik) adalah wilayah-wilayah pilihan pribadinya dan dituntut untuk tidak menarik persyarikatan di suasana kepentingan politiknya," demikian Ahmad Dahlan.
