Berita

Pakistan/Net

Global

Pakistan Bentuk 1.016 Pengadilan Khusus Untuk Tangani Kekerasan Terhadap Wanita

KAMIS, 20 JUNI 2019 | 07:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pakistan mulai berbenah untuk menjamin keamanan warga, terutama wanita.

Sebagai langkah nyata, pemerintah Pakistan akan membentuk lebih dari 1.000 pengadilan yang didedikasikan untuk menanggulangi kekerasan terhadap wanita.

Menurut keterangan Ketua Pengadilan Pakistan, Asif Saeed Khosa, langkah itu diambil untuk mengatasi masalah yang selama ini kerap diabaikan.


Khosa mengatakan, pengadilan khusus akan memungkinkan para korban untuk berbicara tanpa takut akan pembalasan.

"Kami akan memiliki 1.016 pengadilan kekerasan berbasis gender di seluruh Pakistan, setidaknya satu pengadilan seperti itu di setiap distrik," kata Khosa dalam sebuah pidato kepada sesama hakim yang disiarkan di televisi nasional (Rabu, 19/6).

"Suasana pengadilan ini akan berbeda dari pengadilan lain sehingga pengadu dapat berbicara sepenuh hati tanpa rasa takut,” jelasnya, seperti dimuat The Guardian.

Pengadilan baru akan beroperasi di gedung pengadilan yang ada, tetapi akan mengadakan dengar pendapat kekerasan dalam rumah tangga secara terpisah dari kasus-kasus lain untuk memungkinkan para korban bersaksi secara rahasia.

Merujuk pada laporan Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan, yakni sebuah badan pengawas independen, setidaknya 845 insiden kekerasan seksual terhadap perempuan terjadi pada tahun 2018.

Jumlah di lapangan kemungkinan bisa lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, terutama di daerah pedesaan, di mana kemiskinan dan stigma menghalangi korban untuk berbicara.

Pakistan sendiri menduduki peringkat keenam negara paling berbahaya bagi wanita versi Thomson Reuters Foundation, yang merupakan survei para ahli global tahun lalu.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Helikopter Pemadam Karhutla BNPB Jatuh di Sungai Barito

Minggu, 08 November 2026 | 14:30

Putin Pastikan Rusia-AS-Ukraina Kembali Berunding Pekan Depan di Abu Dhabi

Minggu, 08 November 2026 | 14:26

Plt Bupati Klaten Dicecar KPK soal Penerimaan Uang Hamenang dan Era Sebelumnya

Minggu, 08 November 2026 | 14:19

Al Aqsha Travel Gelar Akademi Marketing Haji untuk Perkuat Kompetensi Mitra

Minggu, 08 November 2026 | 14:02

Bahlil Ancam Tempuh Jalur Hukum Gegara Namanya Dikaitkan dengan Isu Penyadapan Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 13:47

Gempa 5,7 Magnitudo Guncang Jepang, 20 Orang Terluka

Minggu, 08 November 2026 | 13:42

Penyadapan Presiden Prabowo Biang Kerok Ekonomi Tidak Stabil

Minggu, 08 November 2026 | 13:28

Green Wakaf, Memperluas Manfaat Wakaf untuk Menjaga Kelestarian Alam

Minggu, 08 November 2026 | 13:08

Pengamat: Peran Seskab Teddy Strategis dalam Komunikasi Politik Pemerintah

Minggu, 08 November 2026 | 13:02

AS Siapkan Rp362 Miliar untuk Pembocor Informasi Nuklir Iran

Minggu, 08 November 2026 | 12:40

Selengkapnya