Kelompok-kelompok hak asasi manusia mendesak ASEAN untuk memikirkan kembali pendekatan mereka terhadap krisis pengungsi Rohingya.
Desakan itu muncul jelang pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN di Thailand pekan ini.
Masalah Rohingya, terutama pemulangan mereka dari Bangladesh, diperkirakan akan menjadi topik utama pertemuan empat hari para pemimpin ASEAN tersebut.
Diketahui bahwa 700 ribu warga Rohingya menyeberang ke Bangladesh pada tahun 2017
setelah tindakan keras oleh militer Myanmar yang dipicu oleh serangan oleh pejuang Rohingya pada pasukan keamanan. Angka itu merupakan data resmi badan-badan PBB.
Aktivis hak asasi manusia menilai bahwa ASEAN tidak boleh terburu-buru untuk terlibat dalam repatriasi Rohingya tanpa menangani akar penyebab perpindahan mereka.
"ASEAN perlu berhenti menutup mata terhadap kekejaman Myanmar terhadap Rohingya, dan berhenti memberikan legitimasi pada proses repatriasi," kata anggota dewan anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, Eva Sundari dalam sebuah pernyataan.
Repatriasi atau pemulangan hanya akan dilakukan atas dasar sukarela, dan dengan persetujuan Myanmar serta Bangladesh.
Kelompok-kelompok HAM mengatakan kondisi di Negara Bagian Rakhine saat ini tidak kondusif bagi kembalinya pengungsi yang aman.
"ASEAN tampaknya berniat membahas masa depan Rohingya tanpa mengutuk, atau bahkan mengakui kampanye pembersihan etnis militer Myanmar melawan mereka," kata direktur Asia untuk Human Rights Watch, Brad Adams.
"Tidak masuk akal bagi para pemimpin ASEAN untuk membahas repatriasi populasi yang mengalami trauma ke tangan pasukan keamanan yang membunuh, memperkosa, dan merampok mereka," tambahnya seperti dimuat
Al Jazeera.
