Mendagri Tjahjo Kumolo/RMOL
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Provinsi tahun 2018 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi se-Indonesia menunjukkan rapot merah, hal ini terlihat dari besarnya sisa lebih perhitungan anggaran yang dihasilkan.
Melihat hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memerintah setiap daerah untuk menggenjot penyerapan APBD.
"Rata-rata SiLPA provinsi kita masih triliunan, hampir Rp 20 triliun untuk seluruh provinsi," kata Tjahjo di Jakarta, Rabu (19/6).
Berdasarkan laporan hasil evauasi hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2018 terdapat SiLPA yang cukup besar sebagai berikut:
DKI Jakarta Rp. 12.171.689.204.491,00; Jawa Barat Rp. 2.250.000.000.000,00; Aceh Rp. 1.652.595.332.255,00; Jawa Timur Rp. 1.526.174.869.217,00
Jawa Tengah Rp. 686.759.423.000,00; Bali Rp. 510.757.121.691,00; Sumatera Utara Rp. 500.000.000.000,00; Sumatera Barat Rp. 486.422.448.521,72
Riau Rp. 68.313.634.620,20.
Lampung Rp. 93.706.929.856,27; DI Yogyakarta Rp. 465.119.895.321,23; Kalimantan Tengah Rp. 202.234.441.150,72; Sulawesi Barat Rp. 130.214.583.519,09; Sulawesi Tengah Rp. 367.635.953.127,04; dan Papua Rp. 888.119.740.276,61.
SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran. Jika SiLPA suatu wilayah menunjukkan angka 0 (nol) maka menunjukkan penyerapan anggaran 100 persen.
Dilansir dari laman
Setkab, Tjaho telah meminta pemerintah daerah melakukan penyerapan dan merealisasikan APBD dengan tepat. Hal itu dimaksudkan agar penyerapan anggaran dan belanja program dilakukan secara efektif dan efisien.
Dia menilai agak aneh karena menghabiskan anggaran bagi pemerintah daerah masih terlalu sulit.
"Ini menunjukan bahwa perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program tidak berjalan dengan baik. Ini tolong dicermati," ujar Tjahjo.
