Sebanyak sembilan Perwira Tinggi (Pati) Polri mendaftarkan diri untuk menjadi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sembilat pati tersebut saat ini digodok secara internal Asisten Sumber Daya Manusia (Asdm) Polri untuk selanjutnya.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyambut baik adanya usulan dari Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian merekomendasikan beberapa pati terbaiknya untuk mengikuti seleksi capim KPK.
Hal tersebut penting, sesuai amanah UU 30/2002 secara eksplisit menegaskan urgensi keberadaan KPK diharapkan mampu memicu kesinambungan tindak antikorupsi.
"Yang artinya KPK tidak dibentuk sebagi institusi pengganti, melainkan sebagai pemicu bagi optimalisasi institusi inti (Kepolisian dan Kejaksaan)," kata Bendahara Umum PB HMI, Abdul Rabbi Syahrir dalam keterangannya, Rabu (19/6).
Menurut Syahrir, apabila hari ini diberikan pertanyaan siapakah dari pati Polri yang layak menjadi capim KPK, pihaknya menyerahkan semuanya kepada institusi Polri siapa yang akan direkomendasikan. Namun, bila diberikan kewenangan untuk memberikan masukan, pihaknya menilai Irjen Pol. Ike Edwin layak untuk direkomendasikan.
Pasalnya, Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik itu memiliki track record dan komitmen yang jelas dalam upaya pemberantasan korupsi. Di antaranya, saat menjabat sebagai Kapolwiltabes Surabaya (2010), berhasil mengungkap penggelapan pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan yang nilainya mencapai Rp 350 miliar.
"Kemudian beliau juga beprestasi turut serta mengungkap kasus Gayus Tambunan juga terkait penggelapan pajak ketika menjabat sebagai Dittipikor Bareskrim Polri," tutur Syahrir.
Sementara itu, pucuk kepemimpinan Agus Rahardjo Dkk di KPK tinggal menunggu waktu. Untuk itu, saat ini publik menaruh harapan besar kepada para pemegang tampuk kepemimpinan KPK yang baru nanti. Dengan harapan, dapat mengemban amanah sebagai pimpinan lembaga antirasuah dalam proses pemberantasan korupsi.
"Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama mendukung suksesi calon pimpinan KPK agar berjalan dengan lancar sehingga melahirkan para punggawa antikorupsi yang mampu mewujudkan misi dan cita negara Indonesia yang bebas korupsi," tutup Syahrir.
