Komisi IV DPR RI mengapresiasi pencapaian Kementerian Pertanian yang meraih tiga kali berturut-turut opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan peningkatan produksi pertanian. Apresiasi tersebut disampaikan saat Rapat Kerja dengan Kementerian Pertanian, Senin (17/6).
"Kami apresiasi Kementan yang berhasil meraih gelar WTP selama 3 tahun berturut-turut dan produksi pangan yang dihasilkan," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo dalam Raker yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Senin, 17/6).
Dengan melihat kinerja yang telah dilakukan Kementan selama ini, Edhy mengaku Komisi IV DPR harus mendukung penuh Kementan untuk terus melaksanakan program peningkatan produksi pangan yang bermuara pada kesejahteraan petani.
"Gelar WTP memang menjadi bonus yang diperoleh dengan kinerja yang baik dari program yang dilakukan Kementan," tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Papua Barat, Michael Wattimena menuturkan penilaian opinsi WTP tiga kali berturut-turut menunjukkan Kementan memenuhi kualifikasi.
"Hasil pencapaian (produksi, ekspor dan investasi) yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tidak ada yang loose (gagal), selalu up," tuturnya.
Contohnya ekspor jagung, yang kemudian diikuti ekspor kambing dan domba ke Malaysia. Wattimena menilai prestasi peningkatan ekspor ini luar biasa. Bukan hanya itu Menteri Pertanian juga selalu dianggap sangat tanggap setiap kali ada daerah yang terkena bencana, apalagi bencana yang berdampak langsung pada pertanian.
Halal Bihalal Kementean pada Selasa lalu (11/6)), Anggota IV BPK RI, Prof Rizal Djalil memberikan penghargaan kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2018.
Menurut Rizal, raihan opini WTP ini menandakkan pengelolaan anggaran Kementan telah dilakukan secara akuntabel dan standar akutansi pemerintah. Hebatnya lagi, Kementan satu-satunya kementerian yang tidak pernah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Jadi kita semua harus mengapresiasi kerja keras Menteri Pertanian pada tahun anggaran 2018 yang telah mencapai target realisasi yang sangat besar hampir 91 persen dari total anggaran Rp 24,38 triliun, terealisasi Rp 21,84 triliun," kata Rizal.
Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, hingga tahun 2018 terjadi pertumbuhan ekonomi sebanyak 3,7 persen. Sedangkan investasi terjadi kenaikan 110,2 persen atau naik sebesar Rp 24,1 trilliun, berkat adanya kemudahan investasi di bidang pertanian. Untuk ekspor, terjadi peningkatan sebanyak 200 persen dari tahun 2013. Atau tercatat sebanyak 42 juta ton di tahun 2018 ini.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, keberhasilan meningkatnya produksi dan capaian kinerja lainnya ternyata berasal dari efisiensi anggaran. Setiap tahunnya anggaran untuk Kementerian Pertanian selalu berkurang, namun prestasi produksi terus ditorehkan sektor pertanian.
Tercatat pada tahun 2018, pagu anggaran Kementan sebesar Rp 22,6 trilliun. Sedangkan pada tahun 2019, pagu anggaran turun menjadi Rp 21,68 trilliun.
"Pagu Anggaran 2020 nanti kami usulkan tambahan sebesar Rp 12,05 trilliun diatas pagu indikatif yang sudah diketok palu sebesar Rp 20,52 trilliun," kata Amran.
Tambahan tersebut digunakan untuk penguatan SDM dan vokasi pertanian (Rp 231,16 miliar), diseminasi teknologi dan penyuluhan (Rp 538,09 miliar), pemanfaatan lahan rawa (Rp 7,15 trilliun), pengembangan usaha ternak rakyat (Rp 1,43 trilliun) dan akselerasi ekspor (Rp 2,68 trilliun). Tak hanya itu, Kementerian Pertanian juga mengusulkan anggaran DAK Fisik Penugaasan Bidang Pertanian sebesar Rp 2,21 trilliun.
Menteri Amran juga memaparkan realisasi anggaran 2019 hingga 14 Juni 2019 baru mencapai Rp 4,65 trilliun atau sekitar 21,43 persen. Adapun realisasi beberapa kegiatan utama meliputi pengembangan padi (12,41 persen) jagung (20,55 persen), kedelai (2,19 persen), karet (58, 49 persen), SIWAB (53,14 persen) serta pengembangan irigasi dan bantuan alsintan (22,24 persen dan 63,73 persen).
Melihat manfaat dan tujuan dari anggaran yang akan dilakukan dalam bentuk program Kementan, Komisi IV DPR menerima usulan tersebut dan akan memperjuangkan usulan tersebut di Badan Anggaran (Banggar).
