Berita

Ekonom Senior INDEF, Didik J. Rachbini/Net

Bisnis

INDEF Sebut Persoalan Tiket Mahal Hanya Perlu Sentuhan Tepat Dari Pemerintah

MINGGU, 16 JUNI 2019 | 19:44 WIB | LAPORAN:

Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini menilai pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait upaya menekan harga tiket pesawat yang melambung. Salah satunya soal keterlibatan industri maskapai asing di Tanah Air.

Menurut Didik, pasar industri penerbangan nasional sangat besar dan berpeluang menguntungkan jika dikelola dengan baik. Dibanding melibatkan maskapai asing, pemerintah seharusnya memaksimalkan potensi industri dalam negeri.

"Pasar yang besar ini adalah modal ekonomi nasional yang harus dikelola dengan sentuhan kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan secara nasional pula," jelas Didik dalam Diskusi Online INDEF (DOI) bertajuk 'Mimpi Tiket Penerbangan Murah: Perlukah Maskapai Asing Menjadi Solusi', Minggu (16/6).  


Di tengah usulan masuknya maskapai asing, selama ini industri penerbangan tanah air dinilainya sudah bersaing secara sehat selama dua dekade belakangan. Hal ini menandakan industri maskapai di Indonesua mampu lebih baik dari negara-negara lain.

"Jika pasar dibuka secara gegabah, maka banyak kerugian yang akan diperolah di mana manfaat pasar dalam negeri yang besar akan dinikmati asing," jelasnya.

Oleh karenanya, pemerintah diminta untuk memikirkan secara matang untuk mencari jalan keluar berkaitan dengan harga tiket pesawat yang memberatkan masyarakat.

"Jadi kepentingan untuk membuat industri bersaing, harga tiket murah, dan menjaga potensi nasional agar tidak merugikan kepentingan bangsa harus dijaga secara bersamaan," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya