Penolakan struktural Demokrat terhadap desakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diusulkan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD) dinilai berdasarkan pertimbangan rasional. Diketahui, salah satu penolakan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Pengamat dan Peneliti Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (16/6).
"Penolakan usul KLB oleh DPD DKI tentu didasarkan atas pertimbangan rasional," ungkapnya.
Hal itu lantaran kondisi Partai Demokrat dinilainya berada di posisi baik-baik saja, meskipun secara elektabilitas di pemilihan legislatif tidak memuaskan.
"Demokrat hanya perlu merevitalisasi peran politiknya, tapi tak perlu KLB. Anjloknya elektabilitas Demokrat karena kehilangan momentum tak mampu usung jagian mereka untuk jadi Capres atau Cawapres," tuturnya.
Tak hanya itu, faktor lain yang dilihat Adi terkait melorotnya elektabilitas Demokrat juga tak bisa lepas dari sosok Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konsentrasinya terpecah.
"Kedua, memang faktor konsentrasi SBY yang terbelah karena harus full menemani Bu Ani yang terbaring sakit di Singapura saat itu," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso menyampaikan bahwa kepemimpinan SBY masih sesuai jalur politik Partai Demokrat, sehingga ia dan seluruh DPC se-Jakarta menolak KLB untuk mengganti pucuk pimpinan partai berlambang mercy itu.
"Merespons wacana Kongres Luar Biasa atau KLB yang dihembuskan beberapa tokoh senior Partai Demokrat, kami berpandangan tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa sehingga Partai Demokrat harus melakukan KLB," ujar Santoso.
