Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diusulkan Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD), dinilai tidak cukup menarik untuk dilakukan.
"Kalau saya lihat argumen-argumen ini gak cukup kuat untuk menarik warga demokrat melakukan adanya KLB," ungkap Pengamat Politik Ray Rangkuti, saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Minggu (16/6).
Hal itu disebutnya lantaran, GMPPD dianggap kurang melihat situasi dan kondisi. Dimana saat Demokrat saat ini masih berduka atas meninggalnya Ani Yudhoyono, termasuk pengaruh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum.
"Tapi momentumnya kurang dapet, orang masih berduka, kedua pengaruh SBY masih cukup kuat, ya dengan kondisi itu tiba-tiba Anda (GMPPD) minta KLB, buktinya pendukung-pendukung SBY ya gak mau, itu maksud saya, jadi masalahnya bukan soal dasar kuat argumen atau tidak, apakah ini mendapat respon dari warga Demokrat, dugaan saya tidak, karena itu tadi, mereka terlalu cepat melakukannya, momennya kurang pas," tegasnya.
"Harus pelan-pelan, caranya mereka minta duduk, ada rapat pimpinan, untuk memutuskan apakah Demokrat keluar dari koalisi prabowo atau tidak, kira-kira begitu, nah mereka aja melakukan permintaan itu langsung KLB gitu," tandasnya.
Sebelumnya GMPPD yang tergabung dalam kader senior Partai Demokrat merilis dan menyerukan perbaikan internal menyusul hasil Pemilu serentak 2019, dengan menyelenggarakan merencanakan KLB Demokrat yang akan diselenggarakan paling lambat pada 9 September, dan juga meminta agar Demokrat konsisten dengan mendukung Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun usulan tersebut ditolak DPD Partai Demokrat DKI Jakarta.
"Merespons wacana Kongres Luar Biasa atau KLB yang dihembuskan beberapa tokoh senior Partai Demokrat, kami berpandangan tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa sehingga Partai Demokrat harus melakukan KLB," ujar Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Santoso saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jakarta Timur, Sabtu (15/6).
