Berita

Ali Nurdin/RMOL

Politik

Tiga Hal Ini Jadi Fokus Utama Tim Hukum KPU Pada Sengketa Pilpres Di MK

RABU, 12 JUNI 2019 | 22:42 WIB | LAPORAN:

Pengacara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ali Nurdin membeberkan fokus yang ditekankan pihaknya dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019.

"Daftar Pemilih Tetap (DPT), kekacauan situng yang dianggap bermasalah, dan C7 yang dianggap sengaja dihilangkan, kami fokus ke tiga persoalan itu," ungkapnya di kantor Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (12/6).

Ali menyebutkan tiga fokus tersebut harus ditekankan karena menurutnya KPU sudah bekerja dengan baik. Khususnya terkait dengan dugaan kecurangan daftar pemilih sebanyak 17,5 juta.

"Semua bobotnya sama karena KPU kerja sudah benar. Soal daftar pemilih 17,5 juta yang tanggal lahirnya sama, itu kan bukan rekayasa, ada buktinya, karena ada buktinya, banyak orang yang lahir pada tahun dulu yang enggak tahu kapan tanggal, dan bulan lahir, jadi mereka dimasukkan sebagai pemilih yang lahir tanggal 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Di Pemilu 2014 juga ada kok," tuturnya.

Sementara terkait dengan kecurangan hasil quick count pada Situng, Ali menyebutkan Situng adalah alat bantu, bukan menjadi dasar perekapan suara.

"Kalau Situng kan alat bantu, enggak digunakan untuk dasar rekap, karena rekap nasional pakai rekap nasional (berjenjang) dan ada saksi paslon, kalo ada salah data dikoreksi," lanjutnya.

Tuntutan Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, bagi Ali tidak ada perbedaan dengan gugatan yang juga dilayangkan pada Pilpres 2014.

"Kalau menurut saya, dulu pernah dipersoalkan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) kita berhasil buktikan tidak ada, apalagi sekarang kan dalil pelanggaran TSM yang pertama sama sekali tidak melibatkan KPU," lanjutnya.

"Kalau tidak ada penghitungan suara oleh KPU salah, artinya klaim kemenangan itu dari mana? Karena kuasa hukumnya sendiri enggak bilang ada kesalahan, dari permohonannya tidak ada bilang salah, artinya Pemohon mengakui hasil hitung KPU benar, artinya KPU tidak curang kan. Lantas kalau nuduh Situng curang, apa urusannya dengan perolehan suara? Toh ada 810 ribu TPS," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Kaki Kanan Aktor Senior Dorman Borisman Dikubur di Halaman Rumah

Kamis, 02 Mei 2024 | 13:53

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

2.700 Calon Jemaah Haji Jember Mulai Berangkat 20 Mei 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:49

Bertahun Tertunda, Starliner Boeing Akhirnya Siap Untuk Misi Awak Pertama

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:39

Pidato di OECD, Airlangga: Indonesia Punya Leadership di ASEAN dan G20

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:27

Jokowi: Pabrik Baterai Listrik Pertama di RI akan Beroperasi Bulan Depan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 13:09

Keputusan PDIP Koalisi atau Oposisi Tergantung Megawati

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:49

Sri Mulyani Jamin Sistem Keuangan Indonesia Tetap Stabil di Tengah Konflik Geopolitik Global

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:40

PKB Lagi Proses Masuk Koalisi Prabowo-Gibran

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:26

Menko Airlangga Bahas 3 Isu saat Wakili Indonesia Bicara di OECD

Sabtu, 04 Mei 2024 | 12:11

LPS: Orang yang Punya Tabungan di Atas Rp5 Miliar Meningkat 9,14 Persen pada Maret 2024

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:58

PKS Sulit Gabung Prabowo-Gibran kalau Ngarep Kursi Menteri

Sabtu, 04 Mei 2024 | 11:51

Selengkapnya