Koalisi Parpol Pendukung Capres Tak Seharusnya Bubar Sebelum Putusan MK

Partai politik yang teragabung dalam koalisi di Pemilu 2019 tidak seharusnya membubarkan diri sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2019 diumumkan.

Bila melihat jauh ke belakang, peran partai politik dalam koalisi merupakan salah satu syarat maju ke Pilpres 2019 dan juga pemenuhan Presidential Treshold 20 persen.

"Koalisinya itu sebelum ada keputusan inkrah dari MK siapa pemenang presiden, dia enggak bisa bubar. Dahulu alasannya dari sisi hukum itu kan pendaftaran butuh koalisi kan gitu, ada presidential treshold 20 persen. Kalau bubar sebelum diputuskan, apakah sah pencalonannya. Kan belum ada keputusan yang inkrah," ujar pengamat politik, Hendri Satrio kepada Kantor Berita RMOL, Senin (10/6).

Namun menurut Hendri peluang untuk pecah kongsi dalam koalisi sebelum MK memutuskan siapa pemenangnya memang ada.

Pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02 Prabowo-Sandi, menurutnya cenderung lebih mudah pecah ketimbang koalisi kubu Tim Kampanye Nasional (TKN) 01 Jokowi-Maaruf.

"Tapi gini kalau masalah bubar-bubaran, 02 akan lebih mudah membubarkan dirinya karena sekarang, mereka lagi tahap perjuangan di MK, jadi belum ada kekuasaan yang dekat untuk dibagi," tandasnya.

"Nah kalau 01, saya yakin pada enggak mau bubarkan diri. Mereka merasa diri sudah menang, mereka merasa sudah dekat dengan pembagian kekuasaan, bagi-bagi kursi. Mana mau mereka membubarkan diri sebelum dapat kursi, bisa-bisa nanti diambil orang lain kursinya kan bisa jadi orang baru bisa jadi orang lama," tutup HenSat.

Perlu diketahui, kubu TKN 01 diisi oleh partai-partai politik seperti PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Nasdem, PPP, PKPI, PSI, Hanura. Sementara kubu BPN 02 dihuni oleh beberapa partai politik, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Berkarya.