Pembubaran Koalisi Butuh Proses, Tidak Bisa Hanya Lewat Postingan Twitter

Pembubaran koalisi partai pendukung pada Pilpres 2019 harus dibahas bersama oleh semua partai politik pengusung capres dan cawapres, tidak bisa hanya sekadar kagetan.

Menurut Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo melanjutkan atau tidak koalisi Prabowo-Sandi harus dibahas bersama dengan seluruh anggota partai pengusung.

"Koalisi itu bukan keputusan 1-2 orang. Itu keputusan bersama. Jadi soal koalisi Prabowo-Sandi akan jalan terus atau tidak, etikanya ya harus dibahas bersama oleh semua parpol yang terlibat. Tentu membahasnya bersama Prabowo dan Sandi sebagai pimpinan koalisi, serta tokoh-tokoh kunci parpol koalisi seperti Pak Amien, Pak Salim Segaf Al-Jufri, maupun pimpinan Berkarya seperti Mbak Titiek," ucap Dradjad Wibowo kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (9/6).

"Beliau-beliau pun saya yakin tidak akan memutuskan sendiri. Saya yakin beliau-beliau akan melibatkan tokoh-tokoh kunci Non-Parpol seperti Habib Rizieq, para ulama dan Habaib," lanjutnya.

Sehingga menurut Dradjad, koalisi tidak bisa dibubarkan begitu saja apalagi hanya dengan sebuah cuitan di akun twitter.

"Kenapa demikian? Karena berkoalisi itu ada proses sangat panjang yang dijalani bersama-sama. Banyak suka dan duka. Selain itu, faktor persahabatan pribadi dan kesamaan visi juga kental pengaruhnya. Jadi tidak bisa bubar begitu saja, apalagi hanya dengan 'cuitan'. Di seluruh dunia, koalisi parpol ya memang seperti itu. Ada proses yang panjang," jelasnya.

Meski demikian, Dradjad mengaku belum bisa menilai apakah anjuran untuk membubarkan koalisi sikap resmi dari Partai Demokrat atau hanya sikap pribadi dari Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik.

"Saya tidak tahu apakah itu sikap resmi PD (Partai Demokrat) atau hanya cuitan mas RN (Rachland Nashidik). Jika mas RN hendak mengajak PD tidak berkoalisi kemana-mana, atau PD hendak keluar dari koalisi Prabowo-Sandi, tentu kita hormati pilihan tersebut," tandasnya.