Berita

Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Pemerintahan Dikelola Gerindra-PAN-PKS Jika 02 Menang MK, Demokrat Cuma Pendukung

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 10:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai politik yang memilih jalan sebagai oposisi penguasa adalah hal yang lumrah. Namun demikian, bersikap oposisi bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengelola rakyat.

Hal itu dikemukakan oleh politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6).

"Dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim (rezim) dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat," kata Andi Arief.


Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam mengelola sebuah negara bukan atas dasar kekuatan partai, melainkan keinginan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden terpilih untuk melibatkan oposisi atau tidak.

"Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini Demokrat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019. Namun belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap bermanuver ke tokoh partai koalisi Jokowi melalui sosok Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berkaca dari situasi saat ini, ia menegaskan jika parpol yang tak memiliki sosok capres dan cawapres seperti Demokrat lebih mengutamakan partai dan calegnya masuk dan berperan dalam pemerintahan. Hal berbeda terjadi pada perpol yang mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres.

"Mungkin berbeda dengan partai yang miliki capres/cawapres. Itulah dasar menjadi oposisi jika kalah," imbuhnya.

Menyinggung soal gugatan hasil Pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia berpandangan bahwa Demokrat tak akan mendapat dampak yang signifikan jika gugatan dikabulkan.

"Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan, tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting," tandasnya.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya