Berita

Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Pemerintahan Dikelola Gerindra-PAN-PKS Jika 02 Menang MK, Demokrat Cuma Pendukung

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 10:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai politik yang memilih jalan sebagai oposisi penguasa adalah hal yang lumrah. Namun demikian, bersikap oposisi bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengelola rakyat.

Hal itu dikemukakan oleh politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6).

"Dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim (rezim) dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat," kata Andi Arief.


Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam mengelola sebuah negara bukan atas dasar kekuatan partai, melainkan keinginan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden terpilih untuk melibatkan oposisi atau tidak.

"Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini Demokrat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019. Namun belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap bermanuver ke tokoh partai koalisi Jokowi melalui sosok Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berkaca dari situasi saat ini, ia menegaskan jika parpol yang tak memiliki sosok capres dan cawapres seperti Demokrat lebih mengutamakan partai dan calegnya masuk dan berperan dalam pemerintahan. Hal berbeda terjadi pada perpol yang mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres.

"Mungkin berbeda dengan partai yang miliki capres/cawapres. Itulah dasar menjadi oposisi jika kalah," imbuhnya.

Menyinggung soal gugatan hasil Pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia berpandangan bahwa Demokrat tak akan mendapat dampak yang signifikan jika gugatan dikabulkan.

"Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan, tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting," tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya