Berita

Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Pemerintahan Dikelola Gerindra-PAN-PKS Jika 02 Menang MK, Demokrat Cuma Pendukung

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 10:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai politik yang memilih jalan sebagai oposisi penguasa adalah hal yang lumrah. Namun demikian, bersikap oposisi bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengelola rakyat.

Hal itu dikemukakan oleh politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6).

"Dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim (rezim) dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat," kata Andi Arief.


Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam mengelola sebuah negara bukan atas dasar kekuatan partai, melainkan keinginan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden terpilih untuk melibatkan oposisi atau tidak.

"Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini Demokrat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019. Namun belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap bermanuver ke tokoh partai koalisi Jokowi melalui sosok Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berkaca dari situasi saat ini, ia menegaskan jika parpol yang tak memiliki sosok capres dan cawapres seperti Demokrat lebih mengutamakan partai dan calegnya masuk dan berperan dalam pemerintahan. Hal berbeda terjadi pada perpol yang mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres.

"Mungkin berbeda dengan partai yang miliki capres/cawapres. Itulah dasar menjadi oposisi jika kalah," imbuhnya.

Menyinggung soal gugatan hasil Pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia berpandangan bahwa Demokrat tak akan mendapat dampak yang signifikan jika gugatan dikabulkan.

"Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan, tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting," tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya