Berita

Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief: Pemerintahan Dikelola Gerindra-PAN-PKS Jika 02 Menang MK, Demokrat Cuma Pendukung

MINGGU, 09 JUNI 2019 | 10:19 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Partai politik yang memilih jalan sebagai oposisi penguasa adalah hal yang lumrah. Namun demikian, bersikap oposisi bukanlah langkah yang tepat jika ingin mengelola rakyat.

Hal itu dikemukakan oleh politisi Demokrat, Andi Arief di akun Twitter pribadinya, Minggu (9/6).

"Dalam sistem kepartaian era keteraturan pergantian rejim (rezim) dalam pemilu yang demokratis, seharusnya partai politik lahir bukan untuk bercita-cita menjadi oposisi. Setiap partai harus berupaya dengan cara yang benar terlibat dalam kekuasaan, terlibat dalam mengelola rakyat," kata Andi Arief.

Menurutnya, keterlibatan partai politik dalam mengelola sebuah negara bukan atas dasar kekuatan partai, melainkan keinginan seorang pemimpin, dalam hal ini presiden terpilih untuk melibatkan oposisi atau tidak.

"Namun ketidaklaziman memilih oposisi pada akhirnya juga tidak ada pilihan jika Presiden terpilih tidak memerlukan," tambahnya.

Sekadar informasi, saat ini Demokrat berada di kubu oposisi bersama dengan Gerindra, PKS, dan PAN di Pilpres 2019. Namun belakangan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini kerap bermanuver ke tokoh partai koalisi Jokowi melalui sosok Komandan Kogasma, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berkaca dari situasi saat ini, ia menegaskan jika parpol yang tak memiliki sosok capres dan cawapres seperti Demokrat lebih mengutamakan partai dan calegnya masuk dan berperan dalam pemerintahan. Hal berbeda terjadi pada perpol yang mengusung kadernya sebagai capres atau cawapres.

"Mungkin berbeda dengan partai yang miliki capres/cawapres. Itulah dasar menjadi oposisi jika kalah," imbuhnya.

Menyinggung soal gugatan hasil Pilpres yang diajukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) ke Mahkamah Konstitusi (MK), ia berpandangan bahwa Demokrat tak akan mendapat dampak yang signifikan jika gugatan dikabulkan.

"Bagaimana kalau MK memenangkan 02? Pemerintahannya akan dikelola Gerindra-PAN-PKS sebagai pengusung. Partai Demokrat hanya pendukung juga tidak berhak langsung ikut dalam pemerintahan, tergantung ajakan Presidennya. Namun bisa saja koalisi 01 terlibat jika dianggap penting," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya