Berita

Bambang Widjojanto/Net

Politik

BW: Nomor Telegram Laporan Kecurangan Pilpres Tidak Berubah!

SABTU, 08 JUNI 2019 | 23:01 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Ketua Tim Mahkamah Konstitusi (MK) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menduga ada penggembosan yang dilakukan terhadap timnya.

Dugaan disampaikan munculnya sejumlah pesan WhatsApp Group (WAG) yang menyatakan bahwa nomor Telegram-nya tidak lagi dapat menerima laporan data dan video kecurangan pemilu.

Pengirim pesan itu mengaku sebagai anggota tim Prabowo-Sandi dan meminta pendukung untuk mengirim data dan video kecurangan ke nomor mereka.


“Ini pengggembosan terhadap tim kami. Karena ternyata orang tersebut bukan dari tim kami,” kata Bambang Widjoyanto atau yang akrab dipanggil BW dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (8/6).

Beruntung, kata mantan komisioner KPK itu, masyarakat di daerah sudah mulai cerdas. Mereka melakukan pengecekan ke Tim MK Prabowo-Sandi sebelum mengikuti isi pesan yang didapat tersebut.

Lebih lanjut, BW mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati jika ada orang yang mengatasnamakan Tim MK Prabowo-Sandi dan meminta bukti-bukti yang ada di masyarakat.

Dengan tegas BW memastikan bahwa nomor Telegram khusus untuk menerima laporan masyarakat tidak berganti, yaitu +6287783078352.

“Saya tidak pernah menginstruksikan kepada orang lain agar informasi kecurangan pilpres dialihkan ke nomor telegram lain,” tegasnya.

Adapun dalam pesan WAG yang beredar, seorang yang mengaku bernama Heri mengaku sebagai pihak yang diberi tugas untuk mengumpulkan data gugatan MK. Dia meminta masyarakat untuk mengirim laporan ke nomornya lantaran nomor telegram BW terlalu banyak.

“Berhubung banyaknya telegram dan SMS yang masuk ke Pak Bambang Widjoyanto, untuk data dan video kecurangan bisa dikirimkan ke saya. Saya kebetulan tim pengumpul data untuk gugatan di MK,” bunyi pesan tersebut.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya