Aparat penegak hukum harus bekerja secara transparan dalam membuktikan tuduhan makar terhadap dua purnawirawan Jenderal TNI yaitu Mayjen TNI (Purn) Soenarko dan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.
Hal itu disampaikan analis militer yang menjabat Deputi Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Mufti Makarim, saat dihubungi Kantor Berita RMOL, Selasa (4/6).
"Ya, aparat penegak hukum harus bekerja dengan transparan dan berhati-hati dalam menerapkan delik yang dilanggar," pinta Mufti.
Transparansi penanganan juga harus berlaku untuk tersangka-tersangka lainnya dalam kerusuhan 21-22 Mei termasuk yang terkait empat senjata yang diklaim Polri untuk membunuh empat pejabat negara dan satu pimpinan lembaga survei swasta.
Jika tidak transparan, penegak hukum akan sulit membuktikan pokok yang dilanggar ketika berlangsung pengadilan.
"Kalau pembuktiannya sulit di pengadilan, akan menyulitkan Polri sendiri. Kalau ternyata melanggar hak para tersangka, itu juga tidak baik untuk penegakan hukum yang seharusnya menegakkan keadilan," tutur Mufti.
Mufti mengatakan, perlu bukti sangat kuat untuk tuduhan makar terhadap dua tokoh militer tersebut. Sebab, tindakan makar tidak cukup hanya berdasar ajakan tetapi juga termasuk persiapan dan pergerakan di lapangan.
"Makar langsung ditujukan pada gangguan stabitas dengan menyerang kepala negara atau infrastruktur strategis seperti markas militer. Kalau hanya mobilisasi demonstrasi belum cukup kuat," terang Mufti.
Dia menilai belum cukup ada relevansi antara penangkapan dua tokoh yang dituduh makar dengan skenario rencana pembunuhan yang diumbar Polri. Kepolisian belum mampu memberikan informasi yang pasti. Misalnya, kepolisian juga membeberkan lokasi rencana pembunuhan dengan detail. Sejauh ini, Polri baru mempublikasikan nama-nama tokoh target pembunuhan.
"Informasi yang beredar simpang siur. Soal senjata, misalnya, apakah itu untuk bikin kerusuhan di Bawaslu atau untuk pembunuhan empat pejabat. Juga polisi baru merilis nama yang jadi target tanpa info plot pembunuhannya. Apakah diserang di jalan, di rumah, dan lain-lainnya," ungkap Mufti.
Lagi ditegaskan Mufti, tidak tepat bila rencana pembunuhan empat pejabat negara dikaitkan dengan rencana makar yang dituduhkan kepada Soenarko dan Kivlan Zen.
"Kalau rencana pembunuhan itu masih dalam ranah kriminal, belum ketemu jalurnya ke arah makar," jelasnya.
