Lebanon sepakat untuk memulai proses penyelesaian perselisihan maritim dengan Israel pekan ini.
Negara tersebut mengajukan syarat bahwa perundingan harus digelar di bawah pengawasan Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL).
Israel, yang secara historis kritis terhadap peran UNIFIL di Lebanon, dengan enggan menerima kondisi tersebut dengan syarat selama Amerika Serikat juga terlibat.
Amerika Serikat sendiri diketahui telah menjadi penengah antara Israel dan Lebanon mengenai masalah ini sejak 2011.
Dikabarkan
Al Jazeera (Sabtu, 1/6), setelah kerangka kerja untuk perundingan ditetapkan, perwakilan Lebanon dan Israel akan duduk bersama untuk mempresentasikan klaim masing-masing atas wilayah perairan kaya hidrokarbon yang disengketakan di lepas pantai Lebanon selatan.
Di wilayah tersebut, setidaknya dua ladang gas telah ditemukan dalam beberapa tahun terakhir.
Lebanon telah lama memiliki keprihatinan bahwa Israel dapat menghalangi negara itu untuk menjelajahi blok-blok yang disengketakan.
Beirut telah memberikan kontrak pertama untuk eksplorasi kepada konsorsium perusahaan-perusahaan Perancis, Italia dan Rusia yang diharapkan mulai bekerja akhir tahun ini.
Lebanon juga menuduh Israel menerima tawaran dari perusahaan untuk mengeksplorasi sumber daya di perairan yang disengketakan dan memperingatkannya agar tidak melakukannya.
Seorang legislatir Lebanon, Yassine Jaber, mengatakan bahwa negaranya menginginkan kehadiran PBB, melalui UNIFIL, sebagai penengah yang jujur untuk membantu menyelesaikan sengketa. UNIFIL telah memantau garis biru, secara efektif perbatasan antara Israel dan Lebanon sejak perang terakhir mereka pada tahun 2006.
"Israel tidak ingin PBB menjadi bagian dari itu (negosiasi maritim) untuk waktu yang lama," katanya.
"Tapi sekarang, orang Amerika mengatakan kepada kami bahwa mereka melakukannya dan itu adalah perubahan positif," tutupnya.
