Berita

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad Usulkan Mata Uang Regional Baru Berbasis Emas

JUMAT, 31 MEI 2019 | 06:56 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengusulkan untuk menciptakan "mata uang khusus" baru untuk wilayah yang didasarkan pada emas. Usulan itu dicetuskan untuk menggantikan rezim perdagangan mata uang yang ada.

Berbicara pada sesi dialog pada Konferensi Internasional ke 25 tentang Masa Depan Asia (Konferensi Nikkei) di Tokyo, Jepang (Kamus, 30/5), dia mengklaim bahwa mata uang regional berdasarkan emas akan lebih stabil.

Mahathir menjelaskan, dengan mematok mata uang baru menjadi emas, maka itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kegiatan impor dan ekspor di antara negara-negara Asia Timur.


“Kita bisa melakukan penyelesaian menggunakan mata uang (baru) itu. Mata uang itu harus dipatok ke mata uang lokal sebagai nilai tukar, yang merupakan sesuatu yang dapat dikaitkan dengan kinerja negara," kata Mahathir.

"Dengan begitu kita tahu berapa banyak kita berutang, berapa banyak kita harus membayar dalam mata uang khusus Asia Timur," sambungnya, seperti dimuat Channel News Asia.

Dia menambahkan, mata uang baru ini juga dapat diperluas ke negara-negara di luar Asia Timur.

Mahathir mencatat, pasar global sekarang terikat dengan dolar Amerika Serikat. Hal tersebut membuat mata uang rentan terhadap manipulasi.

"Hanya karena satu negara itu terkena, ada infeksi ke negara lain. Malaysia sangat stabil pada tahun 1997 (selama krisis keuangan Asia), tetapi karena masalah yang terjadi di Thailand, mereka mengatakan kita harus mematok mata uang Malaysia (terhadap dolar AS)," jelasnya.

"Apa yang terjadi? Pedagang mata uang menjual mata uang Malaysia dan nilai mata uang Malaysia terdepresiasi," tambahnya.

"Perdagangan mata uang ini bukan sesuatu yang sehat karena ini bukan tentang kinerja (ekonomi) negara tetapi tentang manipulasi," sambungnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya