Berita

Sekretaris Jenderal JIMI, Andi Kurniawan/Net

Politik

JIMI: Referendum Aceh Tidak Perlu Ditakuti Jakarta

RABU, 29 MEI 2019 | 14:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) mendukung pernyataan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Ketua DPA Partai Aceh (PA) Muzakir Manaf alias Mualem soal referendum untuk Aceh.

Sekretaris Jenderal JIMI, Andi Kurniawan mengatakan, kerakusan elite politik Jakarta dalam perebutan kue kekuasaan sudah tidak bisa ditolerir, akibatnya rakyat tidak terurus.

"Referendum sebuah mekanisme demokrasi yang demokratis guna menentukan keinginan rakyat," ujar Andi Kurniawan, Rabu (29/5).


Wales sebelumnya juga pernah melaksanakan referendum. Di Indonesia, Timor Leste sudah melaksanakan referendum.

"Jadi mekanisme itu biasa saja, enggak perlu ditakuti Jakarta," ungkap Andi Kurniawan dalam keterangannya.

Menurutnya, selama ini sumber daya alam (SDA) Aceh diambil, tapi pusat sibuk dengan urusan perebutan kekuasaan.

"Negara telah gagal sehingga referendum bisa dijadikan solusi damai bagi Aceh," terang Andi Kurniawan.

JIMI menilai hak yang sama juga halal diberikan kepada daerah lain. Indonesia sebuah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

"Harusnya rakyat bebas menyampaikan aspirasi dan salah satunya melalui referendum. JIMI berharap TNI dan Polri sepakat dengan opsi tersebut," sebut Andi Kurniawan.

Terakhir, JIMI menghimbau mahasiswa Aceh ikut menyuarakan opsi referendum untuk Aceh. Daerah lain yang berpikir sama juga jangan diam, negara kesatuan harus atas persetujuan rakyat, jika tidak mengapa harus dipaksakan.

"Referendum menurut JIMI dapat mencegah gerakan bersenjata kembali muncul. Menjaga perdamaian Aceh dengan pelaksanaan referendum akan menjadi pilihan bijak dan cerdas," tutup Andi Kurniawan.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya