Berita

Mesir/Net

Dunia

HRW Tuduh Pasukan Mesir Lakukan Kejahatan Perang Di Sinai

RABU, 29 MEI 2019 | 07:40 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pasukan keamanan Mesir dinilai telah melakukan pelanggaran yang luas terhadap warga sipil di Sinai utara, beberapa di antaranya bahkan merupakan kejahatan perang.

Begitu penilaian kelompok HAM Human Rights Watch (HRW) pada hari Selasa (28/5).

Dalam laporannya, HRW menilai bahwa pasukan darat dan udara Mesir tahun lalu melancarkan operasi besar di Sinai untuk menghancurkan gerilyawan di belakang gelombang serangan terhadap warga sipil dan pasukan keamanan.


Presiden Abdel Fattah al-Sisi memerintahkan operasi itu setelah orang-orang bersenjata membunuh ratusan jamaah di sebuah masjid Sinai beberapa bulan sebelumnya.

Laporan HRW menuduh pasukan keamanan melakukan penangkapan sewenang-wenang termasuk anak-anak, serta melakukan penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, hukuman kolektif dan pengusiran paksa.

Seorang juru bicara militer Mesir membantah laporan itu, dan mengatakan bahwa laporan dibuat dengan berdasarkan pada sumber tidak berdokumen.

"Angkatan bersenjata mempertimbangkan kehidupan warga sipil saat melaksanakan operasi militer terhadap unsur-unsur teroris dengan melakukan serangan udara di luar pusat-pusat populasi," kata militer dalam sebuah pernyataan.

Dalam laporan setebal 134 halaman itu, HRW yang berbasis di New York mengatakan telah meneliti data dari tahun 2016-2018. Data dikumpulkan dengan berdasarkan wawancara dengan 54 penduduk Sinai Utara dan mantan pejabat pemerintah dan militer, serta pernyataan resmi.

HRW juga mendokumentasikan sekitar 50 penangkapan sewenang-wenang terhadap penduduk, termasuk 39 kasus di mana tahanan ditahan tanpa komunikasi di lokasi yang dirahasiakan.

Beberapa tahanan kemudian meninggal dalam tahanan karena perlakuan buruk dan kurangnya perawatan medis.

Laporan itu juga mendokumentasikan 14 kasus pembunuhan di luar proses hukum terhadap tahanan, dengan menggunakan metode yang cocok dengan kasus serupa yang dilaporkan dalam investigasi Reuters yang diterbitkan pada bulan April lalu.

Namun dikabarkan Reuters, belum ada tanggaoan resmi pemerintah Mesir atas laporan itu.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya