Kematian 500-an petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019 harus dievaluasi.
Setidaknya dengan evaluasi disertai investigasi menyeluruh, Indonesia akan memiliki data-data dan pencarian solusi untuk Pemilu-Pemilu mendatang.
“Setuju harus dilakukan evaluasi. Juga perlu dilakukan investigasi atas peristiwa-peristiwa meninggalnya para petugas KPPS itu. Sebab, saya sendiri menyaksikan, paling tidak ada tiga hal utama yang tidak dijalankan. Yaitu, proses rekrutmen petugas KPPS yang tidak baik, operasional dan kerja-kerja mereka yang tidak menerapkan standar yang jelas dan logistik yang tidak memadai,†tutur psikolog Universitas Indonesia, Tika Bisono di Jakarta.
Tika mengaku miris dengan proses rekrutmen petugas KPPS yang asal-asalan. Seharusnya, menurut dia, setiap calon petugas KPPS itu terlebih dahulu dilakukan screening test kesehatan.
Sebab, kerja petugas KPPS tidak sama dengan pemilu terdahulu.
"Yang sekarang kan ada berlembar-lembar kertas suara yang harus mereka urusi, dengan jumlah pemilih per TPS yang ratusan orang. Itu sangat menguras energi dan bisa menyebabkan kelelahan. Apalagi, jika petugas KPPS itu ternyata ada yang sudah mengalami sakit sebelumnya, namun dipaksakan, ya fatal jadinya," terang Tika.
Ia yakin jika melewati test dalam tahapan perekrutan, akan bisa diminimalisir petugas yang memiliki penyakit bawaan atau kondisi fisik kurang fit. Termasuk dalam proses kerja-kerjanya, menurut dia para petugas KPPS jangan memaksakan diri.
"Kalau sudah letih ya jangan dipaksakan. Beristirahatlah. Jangan diteruskan, jangan sampai rontok. Penyakit bawaan yang ada bisa jadi makin parah dan bisa mengancam nyawa,†ujarnya.
Tika juga setuju agar dilakukan wawancara satu per satu dengan keluarga korban, untuk mengetahui latar belakang dan riwayat kesehatan masing-masing petugas.
“Tetapi investigasi dan wawancara kepada keluarga saja, tak perlulah harus dibuka lagi jenazah dari kuburan. Kalau mau tanya ya tanya siji-siji, tanya keluarganya,†pintanya.
Kemudian, dalam proses kerja selama bertugas, seharusnya pihak-pihak yang berwenang termasuk keluarga masing-masing petugas KPPS ikut mengawasi.
“Ya bisa ditanyakan apakah sudah makan, apakah cukup minum, apakah ada snack, apakah cukup istirahat, apakah ada tenaga medis di sekitar tempat mereka bertugas dan seterusnya. Itu semuanya tidak dipersiapkan dan tidak ada,†ujarnya.
Bahkan perlu adanya tenaga medis di setiap lokasi TPS.
“Sedangkan anak sekolah saja hendak mau camping kegiatan Pramuka, misalnya, orang tua atau keluarganya betul-betul mempersiapkan kebutuhan dan hal-hal teknis dan segala persiapan yang diperlukan. Masa untuk Pemilu begini tidak ada perhatian dan persiapan yang memadai?" kritiknya.
