Kekalahan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 ditengarai ada kaitannya dengan keinginan referendum yang dilontarkan Ketua DPA Partai Aceh, Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem.
"Dugaan saya ada (pengaruh), sebab kalau kita melihat memang pertama kan perolehan suara Jokowi di Aceh sendiri termasuk jeblok ya," ucap pengamat politik dari Exposit Startegic Political, Arif Susanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/5).
Menurut Arif, masyarakat Aceh cenderung memilih Prabowo-Sandi karena kecewa dengan kinerja pemerintahan Jokowi. Tapi di sisi lain, lanjut Arif, kelompok-kelompok politik di Aceh sendiri mengalami fragmentasi.
"Dalam arti begini, kalau mereka menolak Jokowi lalu memilih Prabowo itu bukan berarti lalu kekuatan Prabowo solid di Aceh. Saya nggak melihat itu, melainkan lebih karena alternatif yang tersedia
kan cuma dua," jelasnya.
"Jadi kalau anda nggak milih Jokowi ya hampir pasti anda milih Prabowo atau anda nggak milih sama sekali," imbuh Arif.
Di samping itu juga pilihan masyarakat Aceh ditentukan oleh relasi dari partai lokal.
"Faktanya memilih itu
kan pilihan personal oleh massa, sementara kalau kita melihat hitam putihnya Aceh itu lebih banyak ditentukan oleh relasi antarfraksi di kalangan elit lokal sendiri. Kehadiran partai lokal yang sekarang makin bertambah makin banyak itu
kan sebenarnya efek dari fraksinasi di kalangan elit lokal," kata Arif.
Konstelasi politik nasional memang berpengaruh, tapi sebetulnya masih kalah kuat dengan situasi di level lokal itu sendiri. Sehingga, simpul dia, pernyataan Muzakir Manaf semata-mata untuk kepentingannya sendiri.
"Pernyataan Muzakir Manaf sebenarnya sedang menumpangkan kepentingan dia, dengan melihat bahwa kesempatan terbuka karena hari ini politik nasional itu
kan fragmentatif ya," ujarnya.
Ditambah lagi kekecewaaan para mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap implementasi
MoU Helsinki.
"Sekarang ini sebagian gerakan bersenjata di Aceh itu muncul sebagai akibat kekecewaan mereka karena implementasi
MoU Helsinki itu tidak seindah yang mereka bayangkan dulu. Sehingga sebagian mungkin akan melihat pernyataan Muzakir Manaf ini sebagai
opportunity," jelasnya.
Ketimbang menyerukan refendum, ia menyarankan Muzakir dan para mantan anggota GAM membuat partai lokal supaya haknya dapat terpenuhi.
"Gunakan saja saluran kepartaian apakah di level lokal atau nasional untuk memperjuangkan substansi pemenuhan hak, jauh lebih penting daripada simbol-simbol kemerdekaan," pungkasnya.
