Berita

Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net

Politik

Cegah Kerusuhan, Kapolri Larang Adanya Unjuk Rasa Di Jalan Protokol

SELASA, 28 MEI 2019 | 20:10 WIB | LAPORAN:

Kepolisian mengaku sudah sangat toleran dengan memberikan izin adanya unjuk rasa 21-22 Mei. Hanya saja, kerusuhan yang terjadi membuat kepolisian berpikir ulang untuk memberikan izin serupa.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, keputusannya untuk tidak memberikan izin berdasar pada ketentuan perundangan yang berlaku.

"Dasarnya Undang-Undang no 9 tahun 1998, menyampaikan pendapat di muka umum bebas, tapi ada batasan di pasal 6. Di antaranya tidak boleh mengganggu ketertiban publik atau umum, dan harus menghargai hak asasi orang lain," paparnya di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (28/5).


"Melihat kita kemarin aksi yang di Bawaslu itu kami sudah sangat toleran. Polri dan TNI sudah sangat toleran," ungkao Tito.

Bahkan kata Tito, dengan toleransi tersebut kepolisian juga sudah melakukan diskresi yang sebenarnya bertentangan dengan aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum.

"Aturan lain tidak boleh di ruang terbuka sampai jam 18.00 WIB, di ruang tertutup maksimal jam 12 (malam). Itupun kita berikan toleransi. Karena apa? Kita berpikir positif, kegiatannya kegiatan yang kita anggap positifnya keagamaan. Itu berbuka puasa bersama kemudian melakukan salat bersama," paparnya

"Sampai dengan bubar jam sembilan ya sehingga terjadi peristiwa jam 22.30 WIB kemudian ada peristiwa langsung tanpa babibu nyerang, dengan senjata yang mematikan," tuturnya.

Atas dasar kerusuhan tersebut, Tito menegaskan pihaknya akan kembali menegakkan aturan yang berlaku.

"Maka saya sudah sampaikan kepada Kapolda Metro kita kembali kepada tegakkan aturan, jadi tidak melakukan diskresi lagi. Jadi kita tidak akan mengizinkan ada kegiatan mobilisasi massa yang melanggar aturan seperti di Bawalsu, tidak kita izinkan lagi," tuturnya.

"Kita kembali pada aturan, bahwa aksi unjuk rasa tidak boleh menganggu ketertiban publik, tidak boleh menganggu orang lain, harus mengindahkan etika dan moral, dan harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, itu pasal 6," tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya