Berita

Foto: Net

Politik

Golkar NTT Setuju Munas Tak Perlu Dipercepat

SELASA, 28 MEI 2019 | 06:45 WIB | LAPORAN:

DPD Partai Golkar Provinsi NTT berkesimpulan hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang diperoleh beringin dampak konflik internal.

Konflik itu sejak era Aburizal Bakrie berlanjut dua kepengurusan dengan Agung Laksono, lalu Setyao Novanto, Plt.Ketum Idrus Marham dan sekarang Airlangga Hartarto membuat konsolidasi internal tidak berjalan maksimal.

Selanjutnya, energi dan waktu selama periode 2014 sampai 2019 habis hanya untuk selesaikan konflik.


"Kecuali periode terakhir dipimpin Airlangga Hartarto suasana mulai lebih kondusif," kata Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (28/5).

Menurut dia, tidak dipungkiri kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah telah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun.

Namun di balik badai ini, masih kata Emanuel, untuk pertama kalinya Partai Golkar menang dalam Pilpres sejak era reformasi.

Terlihat juga suasana dan kerja Golkar kali ini lebih semangat untuk membuktikan Partai Golkar masih merupakan partai besar di Indonesia juga di daerah.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartato bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak yang bergerak untuk kepentingan Golkar dan Indonesia," tuturnya.

Pihaknya juga telah memberi rekomendasi kepada pengurus DPP Partai Golkar untuk menata kembali organisasi dan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan rakyat.

"Periode kepengurusan berjalan normal dan tinggal diputuskan pembenahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas," terangnya.

Sedangkan pembahasan dan pro kontra jadwal munas, DPP Golkar NTT memandang dikembalikan pada periodesasi normal sehingga tetap jaga soliditas partai di pusat maupun daerah.

"Artinya Partai Golkar saat ini fokus dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020 dan agenda organisasi plus kaderisasi, tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," tegasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya