Berita

Foto: Net

Politik

Golkar NTT Setuju Munas Tak Perlu Dipercepat

SELASA, 28 MEI 2019 | 06:45 WIB | LAPORAN:

DPD Partai Golkar Provinsi NTT berkesimpulan hasil Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 yang diperoleh beringin dampak konflik internal.

Konflik itu sejak era Aburizal Bakrie berlanjut dua kepengurusan dengan Agung Laksono, lalu Setyao Novanto, Plt.Ketum Idrus Marham dan sekarang Airlangga Hartarto membuat konsolidasi internal tidak berjalan maksimal.

Selanjutnya, energi dan waktu selama periode 2014 sampai 2019 habis hanya untuk selesaikan konflik.


"Kecuali periode terakhir dipimpin Airlangga Hartarto suasana mulai lebih kondusif," kata Ketua DPD I Partai Golkar NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena melalui siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (28/5).

Menurut dia, tidak dipungkiri kasus korupsi yang menimpa pimpinan partai baik di pusat dan daerah telah membuat citra Partai Golkar dan daya juang kader menurun.

Namun di balik badai ini, masih kata Emanuel, untuk pertama kalinya Partai Golkar menang dalam Pilpres sejak era reformasi.

Terlihat juga suasana dan kerja Golkar kali ini lebih semangat untuk membuktikan Partai Golkar masih merupakan partai besar di Indonesia juga di daerah.

"Semua pihak pun menyadari keberhasilan Partai Golkar ditentukan oleh soliditas internal dan dalam masa kepemimpinan Airlangga Hartato bisa merangkul dan menggerakkan berbagai pihak yang bergerak untuk kepentingan Golkar dan Indonesia," tuturnya.

Pihaknya juga telah memberi rekomendasi kepada pengurus DPP Partai Golkar untuk menata kembali organisasi dan kaderisasi yang sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan rakyat.

"Periode kepengurusan berjalan normal dan tinggal diputuskan pembenahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas," terangnya.

Sedangkan pembahasan dan pro kontra jadwal munas, DPP Golkar NTT memandang dikembalikan pada periodesasi normal sehingga tetap jaga soliditas partai di pusat maupun daerah.

"Artinya Partai Golkar saat ini fokus dalam pembahasan dan penentuan pimpinan di lembaga legislatif, persiapkan menuju pilkada serentak 2020 dan agenda organisasi plus kaderisasi, tidak perlu ada percepatan munas dan kembali pada periodesasi, mekanisme plus jadwal normal," tegasnya.

Populer

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Perkuat Inovasi, Anak Usaha Pertamina Sabet Penghargaan CCSEA Enam Kali

Sabtu, 23 Mei 2026 | 00:19

Tio Aliansyah Diadukan ke DKPP Gegara Ikut Helikopter Bareng Anggota KPU

Jumat, 22 Mei 2026 | 23:55

Legislator Kebon Sirih Ingin jadi Batman Benahi Gotham City

Jumat, 22 Mei 2026 | 23:35

173 Bandit Jalanan di Jadetabek Sukses Diringkus Polisi

Jumat, 22 Mei 2026 | 23:15

Kejagung Didesak Bongkar Pihak Terkait Bos Tambang di Kalbar Tersangka Korupsi

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:53

Tata Kelola RSUD dr Soedarso Disorot, Utang Pengadaan Obat Tembus Rp29 Miliar

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:49

Energy AdSport Challenge Wadah Mahasiswa Berprestasi Jalur Non-Akademis

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:47

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Komisioner Pertamina: Perempuan Jangan Takut Masuk Dunia STEM

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:15

Fraksi PKB Bakal Panggil Kapolda dan Kajati Kalbar

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:12

Selengkapnya