Berita

Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Luhut Dinilai Lebih Cocok Jadi Menteri ESDM Atau LHK

SENIN, 27 MEI 2019 | 08:46 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tidak layak menjadi Menteri Kemaritiman. Lantaran lebih cocok menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atau Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH).

Menurut Haris, selama menjadi Menteri Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan belum bisa menunjukkan keberhasilannya dalam sektor kemaritiman, salah satunya kelestarian laut.

"Kemaritiman ini kan (berkaitan) kelestariannya, kelestarian laut. Kalau di darat saja dia (LBP) tidak bisa melestarikan bagaimana mau di laut," ujar Haris kepada wartawan seusai menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema 'Membaca Kabinet Jokowi-Ma'ruf dan Prospek Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kepulauan' dalam keteranganya, Senin (27/5).


Haris juga menyinggung tentang latar belakang LBP, yang memiliki sejarah pendidikan dari kemiliteran (Kopassus TNI-AD). Sehingga kurang memahami tentang Kemaritiman dan tidak cocok sebagai Menko Kemaritiman.

"Pak Luhut tidak layak menjadi Menko Kemaritiman, karena dia tidak tahu Kemaritiman, dan itu bukan basic-nya. Dari sejarah pendidikan dan pekerjaan, dia (LBP) Kopassus. Tidak ada hubungannya dengan Maritim, jadi tidak cocok. Mending pak Luhut jadi Menteri ESDM aja, atau Pertanahan atau Kehutanan," tukasnya.

Ia pun menuturkan, LBP dikenal sebagai salah satu pengusaha yang sukses dan berpengalaman dalam mengurus hasil bumi, yakni batubara.

"Menteri (Menko) Maritim ini kan cuma pengusaha. Jadi pak Luhut ini mending ngurus batubara aja, jadi Menteri ESDM jangan Menteri Maritim," imbuhnya.

Selain itu, Haris menyarankan agar Presiden Jokowi untuk merombak susunan kabinet dan mengganti Luhut Binsar Pandjaitan.

"Solusinya buat pak Jokowi, ganti Luhut Binsar Pandjaitan," tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya