Indonesia menjadi sebuah negara tak lepas dari spirit nasionalisme Sumpah Pemuda 1928 silam.
Pakar hukum tata negara, Syamsuddin Radjab menyebutkan, setidaknya ada empat konsensus dasar dalam bernegara yang telah disepakati yang rumusannya sejak sidang-sidang dalam BPUPKI.
"Sebelum ada empat konsensus ada keragaman dari berbagai kolompok, ada entitas budaya, suku, agama dan bahasa. Entitas-entitas wilayah atau daerah sudah berdaulat sebelum meng-indonesia," papar Syamsuddin saat menjadi pembicara
Focus Group Discussion bertajuk "Lima konsensus Dasar Bernegara Sebagai Upaya Pemersatu Bangsa" di sekretariat Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5).
Menurut Syamsuddin, empat konsensus dalam bernegara tersebut diilhami oleh spirit Sumpah Pemuda. Dengan demikian, tidak tepat jika Sumpah Pemuda dimasukkan dalam konsensus dasar bernegara, sebagaimana yang digulirkan dan masih dikaji oleh HMI dan KNPI.
"Argumentasi logicnya kalau sumpah pemuda dimasukkan dalam konsensus dasar bernegara saya kira kurang relevan. Karena penjelasan historisnya kita mendeclear menjadi negara Indonesia atau meng Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Sementara UUD 45 baru disahkan ke esokan harinya, yakni 18 Agustus, baru kita resmi bernegara. Sebelum itu ke belakangnya kita belum bernegara," terangnya.
Syamsuddin menambahkan untuk membalik cara berpikir jika kemudian Sumpah Pemuda "dipaksakan" tetap masuk pada konsensus dasar bernegara.
Menurutnya, tidak ada relevansinya jika Sumpah Pemuda dimasukkan dalam konsensus bernegara, baik secara yuridis maupun secara norma konstitusi, karena Sumpah Pemuda yang melahirkan spirit konsensus dasar bernegara itu sendiri.
"Karena argumentasi yuridisnya irisannya tidak ketemu. Jadi kita jangan terjebak pada 4 atau 5 konsensus bernegara. Saya malah ingin mengatakan menjadikan Sumpah Pemuda itu jadi spirit nasionalisme, karena itu fakta sejarah," pungkas Syamsuddin yang juga Direktur Eksekutif Jenggala Center ini.
