Berita

Politisi Demokrat kunjungi korban kerusuhan/RMOL

Politik

Demokrat: Ada Paradoks Soal Penggunaan Peluru Tajam Saat Kerusuhan

SABTU, 25 MEI 2019 | 20:10 WIB | LAPORAN:

Partai Demokrat mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas penyebab para korban aksi 21, 22 dan 23 Mei 2019 meninggal dan mengalami luka-luka.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan bahwa desakan itu dilakukan karena ada semacam paradoks mengenai penggunaan peluru tajam pada aksi di beberapa titik ibukota itu.

"Menurut polisi, mereka tidak membawa peluru. Tapi, rata-rata mereka (korban) ini lukanya dari tembakan peluru. Ini paradoks sekali ya," tekannya saat membesuk enam orang korban yang masih dirawat di RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Untuk itu, Syarief mendesak pihak berwenang melakukan pengusutan secara tuntas dan gamblang mengenai luka tembak yang diderita para korban.

"Bagaimanapun juga, ini rakyat dan peluru ini dibeli rakyat Indonesia, kok jadi senjata makan tuan?" tekannya.

Dalam kunjungan tersebut, Syarief datang dengan beberapa pengurus partai berlambang mercy itu. Selain memberikan semangat dan mendoakan kesembuhan bagi enam korban luka yang dirawat di sana, mereka juga memberikan santunan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman yang turut hadir mengamati bahwa para korban rata-rata masih berusia muda.

Makanya, dia menilai penembakan terhadap para korban merupakan pelanggaran yang serius dan harus ditindak tegas. Apalagi pemerintah Indonesia pernah ikut terlibat saat melakukan ratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Ini masuk dalam kategori penyiksaan (torture)," imbuhnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kedatangan mereka kali ini bukan hanya untuk memberikan semangat dan santunan kepada para korban. Melainkan juga untuk memastikan bahwa pihak RSUD Tarakan telah memberikan pelayanan terbaik bagi pasien mereka. Pemerintah pun dimintanya untuk membebaskan biaya perawatan para korban.

"Kami juga harap pemerintah bertanggung jawab, minimal pasien tidak ada lagi yang dibebani biaya perawatan dan biaya pemulihan pascaperawatan," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Ini Kronologi Perkelahian Anggota Brimob Vs TNI AL di Sorong

Minggu, 14 April 2024 | 21:59

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Rusia Pakai Rudal Siluman Rahasia untuk Bombardir Infrastruktur Energi Ukraina

Jumat, 12 April 2024 | 16:58

Pemberontak Menang, Pasukan Junta Ngacir Keluar Perbatasan Myawaddy

Kamis, 11 April 2024 | 19:15

Megawati Peringatkan Bakal Terjadi Guncangan Politik Setelah Jokowi Jadi Malin Kundang

Kamis, 11 April 2024 | 18:23

Tim Kecil Dibentuk, Partai Negoro Bersiap Unjuk Gigi

Senin, 15 April 2024 | 18:59

UPDATE

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Perketat Skrining, Hanya Calhaj Sehat Berangkat ke Tanah Suci

Sabtu, 20 April 2024 | 19:26

Gerindra Masih Kaji Figur Internal untuk Pilkada Pesawaran

Sabtu, 20 April 2024 | 18:52

Punya Catatan Buruk, Pengamat: Suharto Tak Layak Jadi Wakil Ketua MA

Sabtu, 20 April 2024 | 18:24

Jelang Putusan PHPU Pilpres 2024, Refly Harun Yakin Hakim MK Sedang Diintervensi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:35

Diduga Buat Laporan Kampanye Fiktif, Partai Nasdem Kabupaten Lingga Terancam Diskualifikasi

Sabtu, 20 April 2024 | 17:31

Panglima TNI dan Kapolri Siap Amankan WWF ke 10 di Bali

Sabtu, 20 April 2024 | 17:18

Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Selamatkan Indonesia, MK Harus Kabulkan Petitum Paslon 03

Sabtu, 20 April 2024 | 16:53

Jelang Putusan MK, Tim Hukum Paslon 01 dan 03 Gelar Diskusi Publik

Sabtu, 20 April 2024 | 16:14

Keliru Berantas Judi Online, Pemerintah Hanya Tutup Situsnya tapi Pelaku Dibiarkan Berkeliaran

Sabtu, 20 April 2024 | 15:51

Selengkapnya