Berita

Massa aksi dari Barisan Penegak Keadilan/Net

Hukum

Pengganti Agus Rahardjo Dkk Harus Bisa Jaga Marwah KPK

JUMAT, 24 MEI 2019 | 15:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Massa aksi yang mengatasnamakan diri Barisan Penegak Keadilan kembali menggelar unjuk rasa "Jumat Keramat" mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Sama dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini mereka juga memprotes keras terhadap kegagalan pimpinan KPK di tangan Agus Rahardjo dkk yang dinilai gagal menjaga independensi dalam proses pemberantasan korupsi.

Koordinasi aksi Ahmad mengatakan, banyak hal blunder saat ini di KPK. Mulai dari perekrutan puluhan penyidik tidak sesuai prosedur, hingga kabar penyidik KPK Novel Baswedan dekat dengan salah satu partai politik.


"Lalu, gerbong penyidik Novel nampaknya ingin membuat kerajaan di KPK, dengan ingin menyingkirkan penyidik dari unsur Polri. Bagi kami, Novel ini menjadi momok kekisruhan yang terjadi di internal," sebut Ahmad dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, sesuai pengamatan pihaknya, apabila penyidik tidak berkompeten terus dibiarkan, maka dapat mengancam proses pemberantasan korupsi kedepan.

"Novel yang tengah terciduk dengan pendukung capres dan disebutkan beberapa kali dia orang kita (Gerindra) bisa masuk ke lubang kepentingan politik. Kemudian, kualitas penyidik yang dipilih tanpa tes pun mengikuti induknya dan ini menjadi masalah serius bagi pemberantasan korupsi," tuturnya.

Ahmad berharap, pengganti Agus Rahardjo dkk yang sedang dalam proses, lebih berani menjaga marwah KPK dan tidak disetir oleh penyidik internal.

Pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah berintegritas berani perangi korupsi tanpa pandang bulu dan tidak berpolitik. Terlebih dalam sistem perekrutan penyidik, KPK jangan terkesan politik akomodatif.

"Pengganti Agus Rahardjo cs wajib evaluasi dan copot Novel. Lalu kepentingan KPK sebaiknya sekarang tidak terpengaruh seperti pimpinan KPK yang terkesan nafsu sekali ingin menguasai KPK," tutup Ahmad.

Novel Baswedan sendiri sudah membantah tuduhan itu. Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi, tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Sehingga mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya