Berita

Massa aksi dari Barisan Penegak Keadilan/Net

Hukum

Pengganti Agus Rahardjo Dkk Harus Bisa Jaga Marwah KPK

JUMAT, 24 MEI 2019 | 15:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Massa aksi yang mengatasnamakan diri Barisan Penegak Keadilan kembali menggelar unjuk rasa "Jumat Keramat" mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Sama dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini mereka juga memprotes keras terhadap kegagalan pimpinan KPK di tangan Agus Rahardjo dkk yang dinilai gagal menjaga independensi dalam proses pemberantasan korupsi.

Koordinasi aksi Ahmad mengatakan, banyak hal blunder saat ini di KPK. Mulai dari perekrutan puluhan penyidik tidak sesuai prosedur, hingga kabar penyidik KPK Novel Baswedan dekat dengan salah satu partai politik.


"Lalu, gerbong penyidik Novel nampaknya ingin membuat kerajaan di KPK, dengan ingin menyingkirkan penyidik dari unsur Polri. Bagi kami, Novel ini menjadi momok kekisruhan yang terjadi di internal," sebut Ahmad dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, sesuai pengamatan pihaknya, apabila penyidik tidak berkompeten terus dibiarkan, maka dapat mengancam proses pemberantasan korupsi kedepan.

"Novel yang tengah terciduk dengan pendukung capres dan disebutkan beberapa kali dia orang kita (Gerindra) bisa masuk ke lubang kepentingan politik. Kemudian, kualitas penyidik yang dipilih tanpa tes pun mengikuti induknya dan ini menjadi masalah serius bagi pemberantasan korupsi," tuturnya.

Ahmad berharap, pengganti Agus Rahardjo dkk yang sedang dalam proses, lebih berani menjaga marwah KPK dan tidak disetir oleh penyidik internal.

Pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah berintegritas berani perangi korupsi tanpa pandang bulu dan tidak berpolitik. Terlebih dalam sistem perekrutan penyidik, KPK jangan terkesan politik akomodatif.

"Pengganti Agus Rahardjo cs wajib evaluasi dan copot Novel. Lalu kepentingan KPK sebaiknya sekarang tidak terpengaruh seperti pimpinan KPK yang terkesan nafsu sekali ingin menguasai KPK," tutup Ahmad.

Novel Baswedan sendiri sudah membantah tuduhan itu. Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi, tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Sehingga mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya