Berita

Massa aksi dari Barisan Penegak Keadilan/Net

Hukum

Pengganti Agus Rahardjo Dkk Harus Bisa Jaga Marwah KPK

JUMAT, 24 MEI 2019 | 15:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Massa aksi yang mengatasnamakan diri Barisan Penegak Keadilan kembali menggelar unjuk rasa "Jumat Keramat" mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Sama dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini mereka juga memprotes keras terhadap kegagalan pimpinan KPK di tangan Agus Rahardjo dkk yang dinilai gagal menjaga independensi dalam proses pemberantasan korupsi.

Koordinasi aksi Ahmad mengatakan, banyak hal blunder saat ini di KPK. Mulai dari perekrutan puluhan penyidik tidak sesuai prosedur, hingga kabar penyidik KPK Novel Baswedan dekat dengan salah satu partai politik.


"Lalu, gerbong penyidik Novel nampaknya ingin membuat kerajaan di KPK, dengan ingin menyingkirkan penyidik dari unsur Polri. Bagi kami, Novel ini menjadi momok kekisruhan yang terjadi di internal," sebut Ahmad dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, sesuai pengamatan pihaknya, apabila penyidik tidak berkompeten terus dibiarkan, maka dapat mengancam proses pemberantasan korupsi kedepan.

"Novel yang tengah terciduk dengan pendukung capres dan disebutkan beberapa kali dia orang kita (Gerindra) bisa masuk ke lubang kepentingan politik. Kemudian, kualitas penyidik yang dipilih tanpa tes pun mengikuti induknya dan ini menjadi masalah serius bagi pemberantasan korupsi," tuturnya.

Ahmad berharap, pengganti Agus Rahardjo dkk yang sedang dalam proses, lebih berani menjaga marwah KPK dan tidak disetir oleh penyidik internal.

Pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah berintegritas berani perangi korupsi tanpa pandang bulu dan tidak berpolitik. Terlebih dalam sistem perekrutan penyidik, KPK jangan terkesan politik akomodatif.

"Pengganti Agus Rahardjo cs wajib evaluasi dan copot Novel. Lalu kepentingan KPK sebaiknya sekarang tidak terpengaruh seperti pimpinan KPK yang terkesan nafsu sekali ingin menguasai KPK," tutup Ahmad.

Novel Baswedan sendiri sudah membantah tuduhan itu. Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi, tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Sehingga mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Yayasan Trisakti Teken MoU Garap 80 Hektare Lahan Jagung Hibrida

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:58

TNI AL Perkuat Diplomasi Maritim dalam Agenda Tahunan RSIS

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:31

Segudang Harapan dari Inggris, Prancis dan Swiss

Minggu, 25 Januari 2026 | 01:13

Galeri Investasi FEB Unusia jadi Wadah Mahasiswa Melek Pasar Modal

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:45

Pesan Prabowo di WEF 2026 jadi Arah Baru Perdamaian Dunia

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:25

Bareskrim Bawa Banyak Dokumen Usai Geledah Kantor DSI

Minggu, 25 Januari 2026 | 00:00

Fenomena Kuil Pemujaan Jabatan

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:40

PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana

Sabtu, 24 Januari 2026 | 23:18

Konsisten Budaya Keselamatan, Kunci PTPN IV PalmCo Catat 23 Juta Jam Zero Accident

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:57

Presiden Prabowo Kembali Tiba di Tanah Air Bawa Komitmen Investasi Rp90 Triliun

Sabtu, 24 Januari 2026 | 22:33

Selengkapnya