Berita

Massa aksi dari Barisan Penegak Keadilan/Net

Hukum

Pengganti Agus Rahardjo Dkk Harus Bisa Jaga Marwah KPK

JUMAT, 24 MEI 2019 | 15:22 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Massa aksi yang mengatasnamakan diri Barisan Penegak Keadilan kembali menggelar unjuk rasa "Jumat Keramat" mengepung Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Sama dengan aksi-aksi sebelumnya, kali ini mereka juga memprotes keras terhadap kegagalan pimpinan KPK di tangan Agus Rahardjo dkk yang dinilai gagal menjaga independensi dalam proses pemberantasan korupsi.

Koordinasi aksi Ahmad mengatakan, banyak hal blunder saat ini di KPK. Mulai dari perekrutan puluhan penyidik tidak sesuai prosedur, hingga kabar penyidik KPK Novel Baswedan dekat dengan salah satu partai politik.


"Lalu, gerbong penyidik Novel nampaknya ingin membuat kerajaan di KPK, dengan ingin menyingkirkan penyidik dari unsur Polri. Bagi kami, Novel ini menjadi momok kekisruhan yang terjadi di internal," sebut Ahmad dalam keterangan tertulis.

Dia menegaskan, sesuai pengamatan pihaknya, apabila penyidik tidak berkompeten terus dibiarkan, maka dapat mengancam proses pemberantasan korupsi kedepan.

"Novel yang tengah terciduk dengan pendukung capres dan disebutkan beberapa kali dia orang kita (Gerindra) bisa masuk ke lubang kepentingan politik. Kemudian, kualitas penyidik yang dipilih tanpa tes pun mengikuti induknya dan ini menjadi masalah serius bagi pemberantasan korupsi," tuturnya.

Ahmad berharap, pengganti Agus Rahardjo dkk yang sedang dalam proses, lebih berani menjaga marwah KPK dan tidak disetir oleh penyidik internal.

Pimpinan KPK yang dibutuhkan adalah berintegritas berani perangi korupsi tanpa pandang bulu dan tidak berpolitik. Terlebih dalam sistem perekrutan penyidik, KPK jangan terkesan politik akomodatif.

"Pengganti Agus Rahardjo cs wajib evaluasi dan copot Novel. Lalu kepentingan KPK sebaiknya sekarang tidak terpengaruh seperti pimpinan KPK yang terkesan nafsu sekali ingin menguasai KPK," tutup Ahmad.

Novel Baswedan sendiri sudah membantah tuduhan itu. Dijelaskannya, semua pihak yang bekerja di KPK saling melengkapi dan saling mengawasi, tidak ada satu bidang kerja yang membawahi semua pekerjaan. Sehingga mustahil jika ada satu orang yang menyetir penanganan suatu perkara tertentu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya