Berita

Nasir Djamil/Net

Politik

Komisi III DPR Minta Kapolri Tanggung Jawab Soal Dugaan Korban Tewas Terkena Peluru Tajam

JUMAT, 24 MEI 2019 | 05:16 WIB | LAPORAN:

Salah satu korban kerusuhan pada aksi 22 Mei dipastikan meninggal akibat diterjang peluru tajam. Komisi III DPR RI mendesak Kapolri, Jenderal Tito Karnavian untuk bertanggung jawab.

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil menegaskan, Kapolri harus mencari tahu tentang oknum  polisi yang diduga menembakkan peluru tajam itu. Jika melanggar standar operasional prosedur (SOP), maka harus diberi sanksi yang tegas.

"Kami meminta pertanggungjawaban Kapolri soal penggunaan peluru tajam yang telah memakan korban hingga meninggal dunia," desak Nasir saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/5).


Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pihak kepolisian mestinya sudah tahu tentang bagaimana menghadapi pengunjuk rasa tanpa harus melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pihak kepolisian pun, katanya harus menjunjung tinggi asas demokrasi, dalam hal ini kebebasan berpendapat.

Maka dari itu, selain mengejar pelaku penembakan, dia juga meminta Tito untuk segera menjelaskan ke publik terkait kasus tersebut.

"Kami percaya Kapolri bisa menjelaskannya kepada publik soal penggunaan peluru tajam tersebut," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya