Langkah pemerintah membatasi akses tertentu di media sosial menuai kritik dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI).
Menurut Presidium Gerakan Kemasyarakatan Pengurus Pusat PMKRI, Rinto Namang, upaya pembatasan itu justru menyumbat kanal-kanal informasi yang bukan hoax untuk diakses oleh publik.
“Itu artinya kebenaran tunggal milik penguasa, kebenaran versi lain dibatasi dan boleh jadi dianggap
hoax. Pemerintah jangan pasung rakyat dengan kebenaran tunggal versinya,†tegasnya.
Rinto menekankan, pembatasan akses penyebaran informasi via medsos sangat bertentangan dengan prinsip demokratis dan menjurus ada totaliterisme.
"Kan ada UU ITE yang siap menjerat jika informasi itu ternyata hoax. Saya takut pembatasan ini justru membuat kita menjadi negara totaliter yang menguasai dan menentukan segala sesuatu termasuk akses informasi,†kata dia.
Alih-alih membatasi peredaran informasi via medsos, hemat dia, pemerintah sebaiknya melakukan konsolidasi dengan semua elit politik dan tokoh bangsa untuk mendinginkan situasi politik.
"Saya kira pembatasan akan semakin membuat orang memberontak, mencari cara untuk terus melawan. Ajak semua pihak yang saling terkait berdialog untuk mendinginkan situasi bangsa yang kacau ini," lanjutnya.
Dia memandang situasi politik yang memanas hari ini adalah puncak dari ketidakbecusan elit dalam menata negara.
"Ini puncak dari elit yang gemar memprovokasi masyarakat, elit yang menyulut emosi. Sekarang kita tanggung akibatnya. Yang harus bertanggung jawab adalah semuanya, bukan cuma kubu 01 atau 02. Mari sama-sama rembug nasional untuk selesaikan masalah ini, jangan saling menyalahkan antara kubu sini dan sana,†tuturnya.
