Kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei memperlihatkan ciri yang berbeda dibandingkan dengan beberapa peristiwa kerusuhan sebelumnya.
“Kerusuhan pada 21 dan 22 Mei fenomena baru. Perlawanan keluar dari kampung-kampung yang berdekatan dengan Bawaslu,†ujar Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief melalui akun Twitter pribadi miliknya, pagi ini (Kamis, 23/5).
Andi Arief adalah mantan aktivis gerakan mahasiswa era 1990an. Dirinya pernah menjadi salah seorang pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan memimpin Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) menjelang Reformasi 1998.
Menurut Andi Arief, sejarah perlawanan rakyat Jakarta adalah sejarah perlawanan kaum miskin kota atau lumpen proletariat.
“Mereka yang terkena langsung pelambanan ekonomi. Mereka keluar dari kampung-kampung secara tidak terpimpin, memiliki militansi di saat politik memanas akibat ulah perseteruan elite,†ujarnya.
Dia menambahkan perlawanan kaum miskin kota Jakarta yang terjadi pada 1974, 1978, 1982, 1986, 1996, dan 1998 berasal dari kampung-kampung sepanjang Senen, Manggarai, Matraman, Otista sampai Pasar Minggu. Di tahun 1998, perlawanan ini menular ke kawasan Kota.
Adapun kerusuhan di tanggal 21 dan 22 Mei tampak sebagai fenomena baru karena perlawanan berasal dari kampung-kampung yang berdekatan dengan Kantor Bawaslu di Jalan MH Thamrin.
Sementara dalam keterangan yang disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemarin siang (Rabu, 22/5), aksi damai yang diselenggarakan kelompok masyarakat yang tidak puas dengan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pilpres berbeda dengan kerusuhan yang terjadi pada Selasa malam (21/5).
Kapolri, juga pejabat-pejabat polisi lainnya, mengakui bahwa aksi mempertanyakan kualitas pilpres berjalan damai. Bahkan aparat ikut shalat bersama demonstran di depan Gedung Bawaslu.
Namun setelah shalat teraweh dan kelompok aksi damai membubarkan diri, muncul kelompok massa yang tidak dikenali dan melakukan penyerangan kepada polisi.
Pada Rabu malam tadi, hal yang kurang lebih sama juga terjadi.
