Massa aksi di depan Bawaslu/RMOL
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersilahkan massa aksi untuk berunjukrasa di kantornya, termasuk terkait dengan ketidakpuasan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Bawaslu mengimbau massa tidak anarkis dan mengikuti aturan yang ada.
Demikian yang disampaikan Anggota Bawaslu Rahmat Bagja saat melihat para massa yang berunjuk unjuk rasa di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (21/5).
"Hak kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, itu dijamin oleh Undang-Undang (UU), jadi hal-hal tersebut merupakan hak asasi, dengan catatan tidak ada pengrusakan," ungkapnya
Dengan ini Bagja berharap agar para massa menjalankan aksi demonstrasi dengan aman dan damai.
"Kami harapkan masyarakat yang demo mematuhi peraturan perudnang- undangan yang ada, dan kami yakin masyarakat yang demo adalah org-orang baik, warga negara yang mematuhi peraturan perundng-undangan," tutur pria yang akrab disapa Bagja ini.
Jika terindikasi adanya massa aksi yang melakukan kekerasan, sepenuhnya Bawaslu akan menyerahkan kepada aparat kepolisian.
"Kami serahkan semua kepada aparat keamanan untuk masalah penaganan demo, tapi untuk masalah penanganan pelanggaran, kami persilahkan jika ada yg ingin dilaporkan," paparnya.
Hingga kini, mereka yang berunjuk rasa masih penuhi ruas Jalan MH Thamrin, atau sekitaran kantor Bawaslu, namun pihaknya menyatakan masih belum dapat menemui para massa.
"Terlalu riskan, kenapa, karena pasti kita akan ditanya masalah-masalah yang kita tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan kan, khususnya dengan begitu banyaknya massa," tandasnya.
Sebelumnya, sejak pukul 13.00 WIB siang tadi para massa dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) berunjuk rasa dengan membawa mobil komando, puluhan pamflet dan juga spanduk dengan bertuliskan Rakyat Bersatu Lawan Pemilu Curang. Mereka berunjuk rasa yang dominan menggunakan pakaian serba putih.
Selain itu, ada juga sekolompok massa aksi lain yang mendukung kinerja Bawaslu dan KPU terdiri dari Generasi Anak Bangsa.
"Mari kita bersatu padu kembali sebagai anak bangsa. Kita tidak bisa kembali ke tanggal 17 April 2019, sudah lewatkan serta putuskan oleh pemilik hak suara. Dan tunggu keputusan pihak lembaga negara yang mengeluarkan informasi siapakah pemimpin NKRI ini," tulis dalam rilis Generasi Anak Bangsa yang disebar.
